Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Industri Keuangan Waspada meski Kondisi Ekonomi Baik, Ingatkan Krisis 1998

Kompas.com - 20/02/2024, 13:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta industri keuangan tetap hati-hati meskipun saat ini berstatus resilience atau tangguh.

Pasalnya, kondisi ekonomi global berubah sangat cepat ditambah dengan disrupsi teknologi yang makin masif.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan di The St. Regis, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

"Tetap harus hati-hati, waspada. Karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masif terus terjadi," kata Jokowi, Selasa.

Baca juga: Jokowi Disebut Segera Sahkan Perpres Publisher Rights

Kepala Negara menyampaikan, dinamika geopolitik masih belum jelas kapan selesainya.

Oleh karena itu, ia meminta industri keuangan belajar dari banyak kasus di masa lalu, termasuk krisis moneter pada tahun 1998. Begitu pula pada krisis tahun 2008 dan kejatuhan Silicon Valley Bank tahun 2023.

"Tiba-tiba kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank, ini juga mengharuskan kita semuanya hati-hati dalam kita menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita. Kita harus menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan," ucap Jokowi.


Baca juga: Jokowi Senang Politik Indonesia Tetap Stabil Usai Pemilu, Melegakan Industri Keuangan

Di sisi lain, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Sejauh ini, tingkat inklusi keuangan baru mencapai 75 persen dan tingkat literasi keuangan sekitar 65 persen.

Ia pun meminta industri keuangan mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kredit perbankan dan asuransi.

Diketahui saat ini, kredit perbankan untuk UMKM masih minim, hanya sebesar 19 persen.

"Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan modal UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com