TPDK Ganjar-Mahfud Ajak Publik Ikut Ungkap Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak masyarakat untuk ikut mengungkap dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini," kata Ketua TPDK Todung Mulya Lubis, Senin (19/2/2024), dikutip dari siaran pers.

Menurut Todung, partisipasi masyarakat ini penting agar Indonesia dapat kembali ke jalur demokrasi yang sesuai dengan aturan hukum atau rule of law.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Usut Dugaan Kecurangan TSM pada Pilpres 2024

Ia menyebutkan, perjuangan ini pun dilakukan agar demokrasi kembali pada kedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan yang menghalalkan segala cara.

Todung menyebutkan, langkah ini penting dan strategis karena akan ada pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia pada November 2024 mendatang.

"Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia," ujar Todung.

Baca juga: Real Count Pilpres di Jakarta Data 69,38 Persen: Anies 40,76 Persen, Prabowo 41,52 Persen, Ganjar 17,22 Persen

Di samping itu, TPDK juga mengaku telah menggandeng sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Wakil Ketua TPDK Heny Yosodiningraat mengatakan, pihaknya kini diperkuat oleh pakar yang kredibel di bidang hukum, audit forensik informasi dan teknologi, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.

"Kami mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, para ahli forensik IT, dan semua pihak yang banyak membantu kami dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini," kata Henry, Senin (19/2/2024), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Quick Count Pilpres 2024 Litbang Kompas Data 100 Persen: Anies 25,23 Persen, Prabowo 58,47 Persen, Ganjar 16,30 Persen

Henry menuturkan, pihaknya tengah menyelidiki korelasi antara kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang dinilai menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Adapun TPDK dibentuk atas kesepakatan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.