Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fokus Kawal Hasil Pemilu, PDI-P Enggan Tanggapi Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi

Kompas.com - 19/02/2024, 15:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya enggan menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.

Menurut Hasto, partainya kini fokus mengawal dugaan kecurangan Pemilu 2024 bersama tiga partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: PKS Hargai Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Ingin Fokus Kawal Suara Pileg Dulu

Kendati demikian, Hasto menaruh curiga bahwa dengan adanya pertemuan tersebut, dugaan kecurangan pemilu semakin jelas.

Sebab, menurut Hasto, proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 saja belum usai, tetapi pertemuan politik antara Kepala Negara dan ketua umum partai sudah dilakukan.

"Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," ujar Hasto.

"Kalau sudah aman-aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah langkah seperti itu," ucap dia.


Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu malam.

Baca juga: Beda Pernyataan Istana dan Nasdem soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi.

Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya.

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi,” ucap Hermawi dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com