Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB dan Nasdem Diprediksi Bakal "Loncat" Gabung Koalisi Prabowo

Kompas.com - 17/02/2024, 18:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“PKB dan Nasdem punya kecenderungan,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Baca juga: Penjelasan PDI-P soal Kemungkinan Jadi Oposisi dan Berada di Luar Pemerintahan

Adi berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres.

Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.

“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujar dia.

Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi.

Baca juga: PDI-P Siap Jadi Oposisi, Gerindra: Prabowo Ingin Rangkul Semua Kekuatan

Apalagi, PDI-P telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan, PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.

“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDI-P dan PKS,” ucap Adi.

“Di luar PDI-P dan PKS. Nasdem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambah dia.

Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik.

Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang.

 

Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi percuma.

“Tentu publik berharap PDI-P dan PKS itu berada di luar kekuasaan. Syukur kalau partai yang lain Nasdem, PKB, dan PPP juga berada di luar kekuasaan,” ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com