Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB dan Nasdem Diprediksi Bakal "Loncat" Gabung Koalisi Prabowo

Kompas.com - 17/02/2024, 18:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, saat ini Prabowo dan Gibran unggul dibanding dua kompetitornya dalam hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

Pihak Prabowo dan Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“PKB dan Nasdem punya kecenderungan,” kata Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Baca juga: Penjelasan PDI-P soal Kemungkinan Jadi Oposisi dan Berada di Luar Pemerintahan

Adi berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres.

Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.

“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujar dia.

Sementara itu, jika melihat situasi politik saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap kemungkinan menjadi oposisi.

Baca juga: PDI-P Siap Jadi Oposisi, Gerindra: Prabowo Ingin Rangkul Semua Kekuatan

Apalagi, PDI-P telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan, PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.

“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDI-P dan PKS,” ucap Adi.

“Di luar PDI-P dan PKS. Nasdem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambah dia.

Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik.

Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang.

 

Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) akan menjadi percuma.

“Tentu publik berharap PDI-P dan PKS itu berada di luar kekuasaan. Syukur kalau partai yang lain Nasdem, PKB, dan PPP juga berada di luar kekuasaan,” ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com