Cek Kinerja Internal, Menpan-RB Minta Jajarannya Fokus Kejar Target dan Dampak

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat internal dengan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan PPT Pratama di lingkungan Kemenpan-RB, Jumat (16/2/2024).

Anas ingin memastikan kinerja jajarannya on-track, sehingga timeline sesuai agar tidak ada target yang luput.

“Kita sudah punya target kerja, apa saja yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Saya minta semua fokus agar target dapat tercapai dan perubahan yang ingin kita buat ini dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam rapat pimpinan secara daring, Jumat.

Dalam rapat ini, Anas juga mendengar update kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati melaporkan beragam persiapan yang dilakukan menuju launching Government Technology INA Digital.

Baca juga: Menpan-RB: Kami Rumuskan dan Susun Keseluruhan Substansi Terkait Manajemen ASN

Selain itu, Nanik juga memaparkan progres upaya integrasi dan interoperabilitas dari sembilan layanan prioritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang targetnya rampung pada Agustus 2024.

Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, tengah dilakukan pembahasan kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan minggu ini memuat substansi terkait cuti pegawai ASN, batas usia pensiun jabatan, serta talenta karier.

Menurut Pelaksana Tugas (Pkt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja, pembahasan substansi cuti bagi pegawai ASN ini meliputi tujuh jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti kelahiran anak.

Baca juga: Menpan-RB: Kenaikan Pangkat PNS Mulai Berlaku 6 Periode Per Tahun

"Kemudian cuti bersama, cuti karena alasan penting, serta cuti di luar tanggungan negara. Substansi kedua yakni batas usia pensiun jabatan yang memerlukan kesepakatan bersama dengan instansi pembina terkait batas usia pensiun bagi tiap jenis dan jenjang jabatan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto menjabarkan beberapa kebijakan yang tengah ditelaah oleh jajarannya. Salah satu yang tengah dijajaki adalah mekanisme kenaikan tunjangan kinerja bagi instansi pemerintah.

Unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan saat ini juga sedang menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045.

Pembahasan awal yang telah dilakukan adalah merumuskan aspek penting dalam melakukan transformasi digital untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia Emas pada 2045.

Baca juga: Menpan-RB dan Bupati Ipuk Mencoblos di TPS Banyuwangi

Poin penting yang ditekankan adalah mendudukkan makna GovTech dalam mendukung proses reformasi birokrasi.

Selanjutnya, Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Herman menyampaikan, jajarannya saat ini sedang melakukan penajaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital serta pengembangan inovasi melalui replikasi dan scaling up.

Tahun ini, Kemenpan-RB menghentikan sementara gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). 

Peniadaan ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan KIPP dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program pembinaan inovasi pelayanan publik.

"Sebagai gantinya, Kemenpan-RB akan tetap menjaga semangat inovasi instansi pemerintah dengan melakukan penilaian keberlanjutan inovasi. Penilaian tersebut akan dilakukan dalam bentuk Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi," ujarnya.

Baca juga: Demi Pemilu Damai, Menpan-RB Minta ASN untuk Tetap Netral

Terkait MPP Digital, Kemenpan-RB bersama Kementerian Kesehatan telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis MPP Digital Pasca-UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peserta sosialisasi ini adalah 60 pemerintah daerah yang telah menerapkan MPP Digital yang terdiri dari perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Kesehatan.

Menutup rapat pimpinan, Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini menekankan soal PPT Madya dan Pratama di lingkungan Kemenpan-RB untuk menajamkan manajemen SDM internal agar beban pekerjaan dapat dituntaskan dengan maksimal.

“Mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat berjalan maksimal dan apa yang kita kerjakan dapat memberikan dampak positif sesuai harapan Bapak Menteri,” ujar Rini.

Baca juga: Demi Pemilu Damai, Menpan-RB Minta ASN untuk Tetap Netral