Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Semua Capres-Cawapres Terima Hasil Pilpres 2024, PKS: Terima Apa Kata Rakyat

Kompas.com - 15/02/2024, 16:45 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang.

“Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” ucap Mardani pada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Anies: Saya Demokrat Sejati, Kami Akan Menghormati Hasil Pemilu dari Aspirasi Rakyat

Di sisi lain, ia menyambut baik rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun, Mardani yang partainya mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini mengingatkan agar pertemuan itu tidak dilakukan untuk memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung.

Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik (parpol) yang didukungnya.

“Tapi tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” papar dia.

Baca juga: Prabowo Bakal Rangkul Paslon 1 dan 3, PDI-P Sebut Janji Manis yang Terlalu Dini

Terakhir, Mardani juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah memberikan selamat pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Jokowi tidak mencerminkan sikap sebagai kepala negara yang mestinya bersabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024.

Apalagi, Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak netral setelah putranya, Gibran menjadi cawapres Prabowo.

“Menunjukkan tidak dewasa dan tidak bijak. Mestinya beliau kian sudah tahu ada anaknya di situ. Sensitif, bisa menimbulkan banyak tafsir, jangan memperkeruh, Sudah lupakan saja. Pilpres itu urusan rakyat, nanti KPU yang buat pengumuman, tugas saya ngurus negara, bikin harga beras murah, bikin pekerjaan murah, gitu saja. Jangan singgung-singgung, sudah tahu sensitif anaknya ikut, sudah tahu banyak yang nolak, sudah tahu lagi bergejolak,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com