Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andalkan Insentif PPN, Jokowi Belum Rencanakan Tambah Insentif Mobil Listrik

Kompas.com - 15/02/2024, 16:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum memiliki rencana untuk menambah insentif mobil listrik.

Kepala Negara justru akan mengandalkan insentif pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menggenjot penjualan mobil listrik di Tanah Air.

"Ya sementara belum. Tapi kita audah mendorong dengan pengurangan PPN," kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Jokowi meyakini, pemberian insentif tersebut akan mendorong penjualan mobil listrik di Tanah Air.

Baca juga: Senyum Jokowi dan Para Menteri Saat Ditanya Keunggulan Prabowo-Gibran

Demand atau permintaan yang meningkat ini pun diyakni akan berpengaruh pada peningkatan produksi di pabrik kendaraan listrik (electric vehicle) di dalam negeri.

"Saya kira arahnya ke sana agar kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau semua local content sudah, baterainya sudah, saya kira kita akan lihat nanti, kita akan bisa bersaing dengan negara lain," tuturnya.

Kendati belum memutuskan pemberian insentif, ia mengaku pemerintah akan mendorong penguatan pembelian kendaraan umum listrik.

Baca juga: Quick Count Tunjukkan PSI Tak Tembus Parlemen, Sosok Jokowi Dinilai Tak Jamin Datangkan Pemilih

Ia meyakini, masa depan otomotif Indonesia adalah kendaraan listrik karena memiliki bahan baku nikel.

"Semuanya. Semuanya kita dorong, tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia. EV semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan EV battery," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com