Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Quick Count" Tunjukkan PSI Tak Tembus Parlemen, Sosok Jokowi Dinilai Tak Jamin Datangkan Pemilih

Kompas.com - 15/02/2024, 15:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak akan masuk ke parlemen karena perolehan suaranya sementara ini 2,84 persen, di bawah parliamentary threshold 4 persen.

Peneliti Litbang Kompas Bestian Nainggolan mengatakan, hasil hitung cepat itu membuktikan bahwa sosok Presiden Joko Widodo tidak menjamin pendukungnya memilih partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, itu.

Baca juga: Hasil Hitung Sementara Pileg DKI Data 31,10 Persen: PDI-P, PSI, dan PKS Unggul di Atas 10 Persen

"(Sosok Jokowi) enggak menjamin (orang memilih PSI)," kata Bestian kepada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Bestian menuturkan, pengaruh Jokowi terhadap PSI tidak sebesar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Partai Demokrat pada 2004.

Ia menjelaskan, ketika itu, SBY sedang berada dalam posisi yang dianggap menjanjikan oleh publik sehingga sukses mendongkrak suara Partai Demokrat.

Untuk diketahui, suara Demokrat pada Pemilu 2004 berada di 7,45 persen, lalu melonjak menjadi 20,85 persen pada 2009 ketika SBY sudah lima tahun berkuasa sebagai presiden.


Baca juga: Hasil Real Count Pileg DPR RI di Jakarta Data 35,20 Persen: PKS, PDI-P, dan PSI Teratas

"Tawaran ini memberikan gambaran sosok tuh, kemudian tahap kedua setelah jadi presiden itu 20 (persen), tinggi kan? Setelah tidak jadi presiden, anjlok lagi," ujar Bestian.

Menurut dia, situasi ini yang tidak dialami Jokowi karena mantan Wali Kota Solo itu baru diasosiasikan dengan PSI saat dirinya hendak lengser dari jabatan presiden.

"Sekarang posisinya Pak Jokowi sudah dalam posisi tidak menjadi presiden lagi ke depan kan, jadi dalam pikiran orang itu bukan harapan, masa lalu," kata Bestian.

Hingga Kamis sore, perolehan suara PSI dalam hitung cepat Litbang Kompas adalah 2,84 persen dengan data yang masuk lebih dari 85 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com