Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIVE UPDATE Hasil Quick Count Pilpres dan Pileg Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator, LSI, Poltracking, Populi Center di Kompas.com

Kompas.com - 14/02/2024, 13:11 WIB
Amir Sodikin

Editor

KOMPAS.com - Kompas.com pada Rabu (14/2/2024) mulai pukul 15.00 WIB akan merilis hasil quick count atau hitung cepat dari 6 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Keenam lembaga tersebut yaitu Litbang Kompas, Charta Politika, LSI, Populi Center, Indikator, dan Poltracking

Hasil quick count ini meliputi pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Jadwal publikasi hasil hitung cepat ini mengacu pada ketentuan Peraturan KPU yang membolehkan publikasi dua jam setelah TPS Indonesia bagian barat ditutup. 

Baca juga: Quick Count Pemilu Diumumkan Paling Cepat 2 Jam Usai Pencoblosan di Wilayah Indonesia Barat

Simak link hasil quick count di bawah ini untuk memastikan Anda terupdate langsung dengan sumber terpercaya.

Daftar link LIVE Update Hasil Quick Count:

1. Hasil quick count SEMUA lembaga survei https://pemilu.kompas.com/quickcount

2. Hasil quick count khusus Litbang Kompas https://pemilu.kompas.com/quickcount/litbang-kompas

3. Hasil quick count khusus Charta Politika https://pemilu.kompas.com/quickcount/charta-politika

4 Hasil quick count khusus LSI https://pemilu.kompas.com/quickcount/lsi

5. Hasil quick count khusus Poltracking https://pemilu.kompas.com/quickcount/poltracking

6. Hasil quick count khusus Populi Center https://pemilu.kompas.com/quickcount/populi-center

7. Hasil quick count khusus Indikator https://pemilu.kompas.com/quickcount/indikator

 

Baca juga: Apa Itu Quick Count, Real Count, dan Exit Poll dalam Pemilu? Berikut Pengertian dan Perbedaanya

Anda juga bisa memantau Live Streaming Quick Count Pemilu 2024 dan Laporan dari Berbagai TPS Indonesia. Simak di platform kasayangan Anda:

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=uTprACGfIUw

Facebook:
https://fb.watch/qbIRdVqUn0/

TikTok:
https://www.tiktok.com/@kompascom/live?enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com