SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap, film "Dirty Vote" yang tayang menjelang pencoblosan, bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang damai dan adil.
Hal ini disampaikan di sela-sela menjawab pertanyaan tentang pesan kepada para petugas yang berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pemilu 2024, hari ini.
"Kemarin ada sempat membikin film 'Dirty Vote', dan tentu saja catatan yang muncul di masyarakat mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang," kata Ganjar di kediamannya, Jalan Candi Kalasan, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024) pagi.
Baca juga: Komentari Film Dirty Vote, Mahfud: Itu Fakta yang Dijahit dengan Baik
Ganjar menuturkan, dari film itu juga menggambarkan harapan Pemilu 2024 menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sebagai pemegang hak pilih untuk bebas menentukan pilihan.
Dalam hal ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai bahwa keberlanjutan demokrasi ditentukan salah satunya lewat pesta demokrasi Pemilu.
"Hari ini betul-betul semua kembali ke jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik yang diharapkan lebih substantif," ungkapnya.
Baca juga: Pakar Hukum di Film Dirty Vote Disebut Dekat dengan Mahfud, TPN: Nothing Wrong
Menurut Ganjar, harapan akan Pemilu bersih tentu menjadi fokus semua pihak.
Keinginan Pemilu yang bersih, tambah Ganjar, juga belakangan disuarakan oleh masyarakat sipil hingga sivitas akademika di seluruh Indonesia.
"Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan," pungkas politikus PDI-P ini.
Film Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film tersebut ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada Minggu (11/2/2024), pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.
Baca juga: Dikaitkan dengan Pengisi Film Dirty Vote, Begini Kata Mahfud MD
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.