Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Mencoblos, Ganjar Singgung Film "Dirty Vote" dan Bicara soal Pemilu Bersih

Kompas.com - 14/02/2024, 10:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap, film "Dirty Vote" yang tayang menjelang pencoblosan, bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang damai dan adil.

Hal ini disampaikan di sela-sela menjawab pertanyaan tentang pesan kepada para petugas yang berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pemilu 2024, hari ini.

"Kemarin ada sempat membikin film 'Dirty Vote', dan tentu saja catatan yang muncul di masyarakat mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang," kata Ganjar di kediamannya, Jalan Candi Kalasan, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024) pagi.

Baca juga: Komentari Film Dirty Vote, Mahfud: Itu Fakta yang Dijahit dengan Baik

Ganjar menuturkan, dari film itu juga menggambarkan harapan Pemilu 2024 menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sebagai pemegang hak pilih untuk bebas menentukan pilihan.

Dalam hal ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai bahwa keberlanjutan demokrasi ditentukan salah satunya lewat pesta demokrasi Pemilu.

"Hari ini betul-betul semua kembali ke jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik yang diharapkan lebih substantif," ungkapnya.

Baca juga: Pakar Hukum di Film Dirty Vote Disebut Dekat dengan Mahfud, TPN: Nothing Wrong

Menurut Ganjar, harapan akan Pemilu bersih tentu menjadi fokus semua pihak.

Keinginan Pemilu yang bersih, tambah Ganjar, juga belakangan disuarakan oleh masyarakat sipil hingga sivitas akademika di seluruh Indonesia.

"Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan," pungkas politikus PDI-P ini.

Film Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film tersebut ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada Minggu (11/2/2024), pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.

Baca juga: Dikaitkan dengan Pengisi Film Dirty Vote, Begini Kata Mahfud MD

Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com