Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Pemilu Itu Cari Pemimpin, Bukan Cari Musuh

Kompas.com - 14/02/2024, 07:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, pemilihan umum (pemilu) merupakan ajang untuk mencari pemimpin, bukan mencari musuh.

Karena itu, Mahfud mengingatkan agar semua pihak tidak saling menumpahkan kemarahannya ketika hasil pemilu diumumkan pada saatnya nanti.

"Hasilnya pemilu ini adalah mencari pemimpin bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai pencoblosan lalu diumumkan lalu kita saling marah," ujar Mahfud usai menunaikan ibadah shalat subuh di Masjid Darul Ikram, Dukuh Sambilegi Lor, Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (14/2/2024).

Baca juga: Mahfud Mencoblos bersama Keluarga di Sleman Pagi Ini, Siangnya Terbang ke Jakarta

Mahfud juga mengingatkan, pemilu pada dasarnya sudah masuk ke dalam kalender konstitusional.

Faktor ini lah yang sekiranya membuat pelaksanaan pemilu tidak boleh dipermainkan untuk kepentingan tertentu.

Sebab, pelaksanaan pemilu pada dasarnya menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat," tegas dia.

Baca juga: Mahfud MD Mengaku Sangat Tenang Jelang Pencoblosan

"Menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstusionalnya sudah berjalan dengan baik," sambung dia.

Mahfud juga meminta agar semua pihak jangan sekali-kali menodai pelaksanaan pemilu.

Jika itu terjadi, kata dia, hal ini sama dengan melukai hati masyarakat yang turut terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu.

"Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapa pun nanti yang menang ya itu lah keputusan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Optimistis Menangi Pilpres 2024

"Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya, tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapa pun dan atas nama apapun," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com