Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Kelangkaan Beras, Kementan Bakal Tingkatkan Produksi Lewat Percepat Tanam Padi

Kompas.com - 13/02/2024, 14:29 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pihaknya akan mendorong peningkatan produksi dengan mempercepat tanam padi untuk mengatasi kelangkaan beras di pasaran.

Ia mengungkapkan, percepatan tanam itu dilakukan di beberapa wilayah lumbung padi Indonesia di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, meliputi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini diungkapkannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

"Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, (dan) Lampung 70 persen produksi ada di sana. Kami (juga) baru pulang dari Jateng jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar. Di Luar Jawa, (yaitu) Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel, NTB. Jadi kita fokus pada lumbung padi Indonesia," kata Amran, Selasa.

Baca juga: Harga Beras Meroket, Pemerintah DIY Sebut Permintaan Tinggi untuk Bansos

Amran menuturkan, pemerintah berupaya menanam padi minimal 1 juta hektar sejak Desember 2023.

Sejauh ini, realisasi tanam kerap melebihi 1 juta hektar, dengan rincian 1,5 juta hektar di Desember 2023 dan 1,7 juta hektar di bulan Januari 2024.

Ia berharap di bulan Februari 2024, luas tanam padi mencapai 1,5 juta hektar. Harapannya, produksi beras mencapai 5-8 juta ton per hektare pada masa panen mendatang.

"Mudah-mudahan bisa produksi 5-8 ton per hektar. Yang bisa menyelesaikan menekan harga turun adalah produksi. Kalau produksi sinergis harga bisa stabil ke depan," tutur Amran.

Baca juga: Marak Bansos Jelang Pemilu Picu Kenaikan Harga Beras di Semarang

Adapun untuk melakukan percepatan, pihaknya akan memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi sawah di Pulau Jawa.

Aliran air di sungai tersebut akan dipompa agar mengalir ke sawah-sawah agar hasil panennya baik.

Lalu, meng optimalisasi lahan rawa dari yang tadinya hanya mampu 1 kali tanam menjadi 2-3 kali tanam padi.

Di sisi lain, pihaknya akan memberikan insentif benih gratis kepada para petani yang ingin melakukan perluasan tanam padi.

"Yang keempat adalah pupuk tambahan dari bapak presiden, nilainya Rp 14 triliun. Itu lah yang kita lakukan meningkatkan produksi," jelas Amran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com