Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Isu Mundur, Menteri Basuki: Saya Kerja Terus, Perintahnya Begitu Kan...

Kompas.com - 13/02/2024, 12:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan, isu mundur sudah lewat mengingat hanya satu hari tersisa menjelang pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Basuki menuturkan, selama ini dirinya bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Menteri PUPR Ungkap Alasan Tak Dampingi Jokowi Resmikan Proyek Tol

"Halah itu udah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Basuki menyampaikan, ia diperintahkan untuk berada di Kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa kabinet saat ini tetap solid.

"Perintahnya (sampai akhir) begitu, kan. Masih (solid) kalau saya, enggak ada urusan," tuturnya.

Baca juga: Jadi Menteri PUPR Ad Interim, Menhub Budi Karya Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol di Sumut

Ditanya mengenai komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menjawab belum bertemu setelah hari ulang tahun Megawati.

"Belum ketemu (Bu Mega) saya. Wah, (terakhir ketemu) sudah ultah beliau dulu," jelas Basuki.

Sebagai informasi, isu mundurnya beberapa menteri sempat berhembus beberapa waktu terakhir. Menteri yang diisukan mundur adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahkan sempat mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Hadiri Harlah Ke-101 NU, Didampingi Menag hingga Menteri PUPR

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Namun, ucapan Hasto sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala Negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi.

"Biasa saja. Bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com