Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tabir Gelap Demokrasi dan Hilangnya Keadilan Ekonomi Bikin Banyak Orang Gelisah

Kompas.com - 10/02/2024, 20:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membacakan maklumat dalam kampanye akbar terakhir bertajuk hajatan rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Maklumat itu dibacakan Mahfud secara langsung di depan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Mahfud mengaku banyak mengambil pelajaran setelah dia dan Ganjar berkeliling ke 450 titik di wilayah Indonesia sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Selama berkeliling, dia melihat ada dua masalah yang membuat banyak orang gelisah.

"Ada dua masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia ini, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Kita Tabrak dan Seruduk Semua Penghalang yang Sebabkan Kegelapan Demokrasi

Menurut Mahfud, demokrasi di Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya.

Ia menilai, suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak didengar oleh elite penguasa. Para penguasa seolah-olah diam di balik tembok yang kedap suara rakyat.

"Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal. Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi," ungkap dia.

Baca juga: Puan: Kalau Ada Intimidasi Larang Pilih Ganjar-Mahfud, Lawan

Mahfud melihat, hukum saat ini disalahgunakan dan konstitusi dipermainkan. Akibatnya, kata Mahfud, rakyat semakin susah. Di sisi lain, kartel ekonomi makin menggurita.

"Kami mendapatkan banyak cerita betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, hingga harga bahan pokok yang terus melambung," ungkap Mahfud.

Ia menekankan, hal-hal yang tidak beres itu harus segera dihentikan.

"Jawabannya tegas, semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Kita tabrak! Kita seruduk! Kita tabrak dan seruduk semua halangan yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia," jelas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com