Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Lewat Program Unggulan untuk Masyarakat, Partai Gelora Optimistis Bakal Lolos ke Senayan

Kompas.com - 10/02/2024, 12:43 WIB
Dwi NH,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik optimistis bahwa pihaknya akan lolos ke Senayan dengan mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang disepakati, yakni 4 persen.

Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai program unggulan yang digelontorkan Partai Gelora, seperti program berantas buta huruf Al-Quran untuk pemilih muslim, kuliah gratis untuk pemilih muda, nutrisi ibu hamil, serta susu dan makan siang gratis untuk pemilih perempuan.

“Jadi secara presentasi, Partai Gelora sudah hampir 4 persen. Kami punya self-confidence untuk mengatakan, per hari ini kami (sudah mencapai) 3 persen. Tinggal mencari 1 persen lagi agar bisa lulus parliamentary threshold. Saya kira, ini akan kami perjuangkan,” ujar Mahfuz dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Partaigelora.id, Sabtu (10/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfuz dalam diskusi Gelora Talks bertajuk “Peluang Partai Baru Lolos ke Senayan”, Rabu (10/1/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurahman, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil, dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Gerindra dan PDI-P Teratas, PSI dan Gelora Berpotensi Lolos Parlemen

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang telah dirilis pada Senin (8/1/2024), yang memprediksi bahwa Partai Gelora dan PSI memiliki peluang untuk lolos ke Senayan karena tren elektabilitasnya terus mengalami peningkatan.

Mahfuz menyatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan menjadi "game changer landscape" hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan konfigurasi kekuatan politik di Indonesia.

“Jangan-jangan (ironisnya) nanti setelah Pemilu 2024 pada Februari akan ada sejumlah partai baru yang masuk Senayan dan partai lama keluar Senayan,” katanya.

Menurut Mahfuz, banyak variabel baru yang akan memengaruhi hasil Pemilu 2024 akibat penggabungan pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak, termasuk pembentukan koalisi baru yang akan berlangsung secara permanen.

Baca juga: Ingin Pilpres Kondusif, NU-Muhammadiyah: Menang Jangan Jumawa, Kalah Legawa

"Koalisi yang akan dibangun cenderung permanen, bukan hanya konsolidasi setiap lima tahun, tapi konsolidasi untuk empat pemilu. Sehingga kemungkinan besar ada partai baru yang masuk dan partai lama yang keluar dari Senayan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Mahfuz, partai politik (parpol) harus cerdas sejak awal dalam menilai Pemilu 2024, termasuk dalam menentukan arah koalisi yang akan diambil.

Pasalnya, format koalisi akan terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang hadir di eksekutif dan legislatif dan akan terbentuk secara permanen.

“Makanya, kami sayangkan kalau ada partai yang tidak ikut koalisi dan fokus pada pileg saja. (Mereka) yang ikut koalisi saja, kalau salah pilih koalisi juga akan mematikan masa depannya sebagai sebuah partai. Jadi, memang partai politik harus mengambil pilihan cerdas,” kata Mahfuz.

Baca juga: Lengkap, Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi Beserta Partai, Dapil, No Urut, dan Kasusnya

Dalam situasi krisis global saat ini, lanjut dia, Indonesia harus melompat ke depan agar menjadi negara besar dan menjadi kekuatan kelima dunia.

Namun, ide besar tersebut hanya dapat terwujud jika ada satu formasi kekuatan politik nasional yang permanen.

“Pemilu 2024 (akan) menjadi tulang punggung untuk menyusun tentang Indonesia masa depan,” ucapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com