Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Warga Solo Pilih Pemimpin yang Tak Mengintimidasi, Singgung Pengeroyokan di Boyolali

Kompas.com - 10/02/2024, 11:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mengintimidasi rakyat dalam acara kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Sebab menurutnya, masyarakat Indonesia sudah diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik melalui Pemilu.

Baca juga: Orasi Saat Hajatan Rakyat, Megawati Janji Adakan Pesta Besar di Solo jika Ganjar-Mahfud Menang

"Kita sudah diberi kesempatan untuk Pemilu ini, untuk memilih pemimpin yang terbaik supaya bisa yang namanya Indonesia makin baik, rakyatnya dicintai, tidak..... he-he," kata Mega dalam Hajatan Rakyat, Sabtu.

Mega lalu menyinggung peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh dua orang relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali beberapa waktu lalu.

Mereka dikeroyok oleh oknum TNI di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, pada Sabtu (30/12/2023).

"Waktu di mana ya, waktu kejadian di Boyolali, siapa yang nonton?" tutur Mega.

Presiden kelima RI ini menuturkan, kejadian tersebut sangat disayangkan mengingat korbannya menderita luka-luka. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang mengintimidasi rakyat.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Tonton Wayang Orang dengan Cerita Tumbangnya Keserakahan di Depan Kantor Gibran

"Loh, kok enak nemen, sampai anak itu saya lihat di rumah sakit pada bonyok, mulutnya. Iya kan, kayak gitu, terus mau dipilih? Ora usah," tutur Mega.

Lebih lanjut, Megawati menyinggung sosok sang ayah yang merupakan Presiden pertama RI, Soekarno yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Soekarno kata dia, sampai merasakan dipenjara dan dibuang untuk membuat negara ini merdeka.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi di hadapan ribuan massa pendukung Ganjar-Mahfud dalam kampanye akbar di Benteng Vastenberg, Solo, Jawa Tengah (Sabtu (10/2/2024).Dok. PDI-Perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi di hadapan ribuan massa pendukung Ganjar-Mahfud dalam kampanye akbar di Benteng Vastenberg, Solo, Jawa Tengah (Sabtu (10/2/2024).

"Jadi pilih pemimpin yang mengayomi kalian bukan mengintimidasi, bukan lalu membuat kecurangan, tolong di jaga, ya," imbau Mega.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 relawan paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI beberapa waktu lalu.

Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. Lima orang menjalani rawat jalan dan dua lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dugaan penganiayaan itu terekam video dan tersebar di media sosial. Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo pun membenarkan peristiwa relawan Ganjar-Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.

Baca juga: Ganjar: Solo Spesial, Mohon Izin Partai Lain, Memang PDI-P Kandangnya dari Sini

Dia menyatakan, kejadian bermula ketika beberapa anggota TNI melaksanakan olahraga bola voli bersama. Mereka mendengar suara bising dari beberapa kendaraan knalpot brong yang membuat tidak nyaman.

Pengendara knalpot brong itu melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Beberapa anggota TNI lalu keluar asrama menuju jalan untuk mencari sumber suara bising kendaraan knalpot brong.

Baca juga: Ketika Puan Minta Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Pilih Nomor 3 walau Ada Intimidasi...

"Oknum anggota hendak mengingatkan kepada pengendara yang menggunakan kendaraan knalpot brong hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap relawan," kata Wiweko.

Pihak TNI beralasan penganiayaan itu terjadi secara spontan dan karena kesalahpahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com