Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Suasana Kampanye Makin Panas, Fahira Idris: Pemilu Hanya Alat, Bukan Tujuan Akhir Indonesia

Kompas.com - 09/02/2024, 10:58 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Dewan Pemilihan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, pemilihan umum (pemilu) bukanlah tujuan akhir dari sebuah negara bernama Indonesia. 

Di tengah suasana kampanye makin hangat menjelang hari pencoblosan, dia mengajak semua anak bangsa, terutama para elite, untuk mengingat bahwa pemilu hanyalah instrumen atau alat.

“Perbedaan pandangan yang semakin meruncing saat ini harus dianggap sebagai proses untuk mencari kandidat mana yang dinilai paling ideal mempercepat tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/2/2024). 

Fahira menjelaskan, pemilu hanyalah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusi.

Pembukaan yang dimaksud, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Baca juga: Ramai Pedagang Ikan Bandeng Jumbo di Rawa Belong, Fahira Idris: Akulturasi Budaya Betawi dan Tionghoa

Dia menegaskan, pemilu adalah alat untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah dan wakil rakyat yang terpilih secara demokratis.

“Pemilu adalah alat untuk mencegah konsolidasi kekuasaan di tangan sejumlah kecil individu atau kelompok yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi,” katanya.

Fahira menambahkan, gegap gempita penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipandang sebagai fondasi sistem demokrasi agar terus dapat berfungsi dengan baik. 

Itulah alasan setiap warga negara harus dipastikan memiliki hak yang sama untuk memilih dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik.

Menurutnya, pemilu adalah momentum yang dihadirkan secara berkala bagi rakyat sebagai pemegang saham terbesar republik ini untuk memberikan legitimasi pada pemerintahan dan parlemen yang terpilih. 

Baca juga: Bawaslu Bakal Panggil Fahira Idris Terkait Dugaan Penggunaan Kapal Dishub DKI untuk Kampanye

Pemilu juga untuk memastikan mereka yang terpilih bekerja berdasarkan kehendak rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tertentu.

Fahira menegskan, pemilu hanya instrumen atau alat mewujudkan amanat konstitusi sehingga semua pihak harus memastikan prosesnya sesuai prinsip-prinsip demokrasi. 

“Bahkan, setelah nanti pemimpin dan wakil rakyat terpilih secara legitimasi, tugas kita sebagai warga negara belum usai,” katanya. 

Calon Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2024 itu mengatakan, semua pihak masih harus mengawal mereka yang dipilih agar menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan segelintir orang.

Sebagaimana diketahui, dalam hitungan hari ratusan juta orang akan menunaikan hak pilihnya untuk menentukan keberlanjutan perjalanan bangsa dalam lima tahun ke depan. 

Baca juga: KPPS Terus Bersiap, Fahira Idris: Mereka adalah Garda Terdepan Pemilu dan Penjaga Demokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com