Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Sarjana Katolik Serukan Pilih Pemimpin yang Punya Keutamaan Moral

Kompas.com - 09/02/2024, 09:16 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan untuk memilih pemimpin yang memiliki keutamaan moral.

Selain menyerukan memilih pemimpin yang memiliki keutamaan moral, ISKA juga membacakan delapan nilai pemimpin bangsa yang harus dimiliki.

"Pertama, konsisten mempertahankan dan mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua I ISKA DPD DIY Ignasius Triyana lewat keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Kedua, berpihak dan memberdayakan masyarakat kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel.

Ketiga, menjunjung martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.

"Keempat, memperjuangkan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan," ucap Ignasius.

Baca juga: Sikapi Situasi Politik, 15 Kampus di Kota Semarang Lakukan Konsolidasi hingga Rencana Aksi Besar

Kelima, memperjuangkan keberagaman dan toleransi yang konsisten.
Keenam, memiliki komitmen kuat dalam menegakkan hukum agar Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketujuh, memiliki kompetensi yang unggul dalam menyusun regulasi, kebijakan publik dan modalitas efektif untuk kesejahteraan rakyat secara demokratis.

"Terakhir, peduli pada kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaannya," tandasnya.

Pesan ISKA DPD DIY itu disampaikan dalam bentuk seruan moral, di Kampus V Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Seruan moral tersebut didasari fakta bahwa telah terjadi kemerosotan demokrasi dan adanya lembaga negara yang berpihak pada Pemilu 2024.

"Regresi demokrasi itu bersumber pada keprihatinan akhir-akhir ini sehingga membentuk 'demokrasi yang bengkok'," kata Ignasius.

Tidak Tiba-Tiba

Sementara itu Ranggabumi Nuswantoro, yang juga pengurus ISKA DPD DIY, menjelaskan bahwa seruan moral ini tidak dibuat mendadak.

"Tidak ujug-ujug. Proses pendidikannya sudah dilakukan sekitar satu tahun lalu. Tapi karena semakin mendekati waktu Pemiku 2024, ini perlu disikapi lebih serius," tegasnya.

"Kami melihat kualitasnya menurun, seperti adanya keberpihakan," lanjut Rangga. ISKA sebagai organisasi masyarakat sipil, berharap masyarakat melakukan pilihannya dengan kompetensi yang cukup.

Baca juga: SBY Minta Suara Para Akademisi Terkait Kondisi Demokrasi Tak Diabaikan

Wibowo Suliantoro, Ketua III ISKA DPD DIY, juga mengatakan seruan moral ini tidak dilakukan tiba-tiba, karena sudah melalui diskusi 14 kali dengan melibatkan praktisi dan tokoh intelektual.

Pihaknya juga sudah melakukan safari untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Kita tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Tapi among asthabrata ini juga digali dari ajaran sosial gereja. Ini jadi rambu-rambu umum untuk menyiapkan calon pemimpin yang cerdas dan bertanggungjawab untuk bangsa dan negara," tambah Bowo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com