Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masuk Tim Kampanye Ganjar-Mahfud, Ahok: Mungkin di Putaran Kedua

Kompas.com - 09/02/2024, 06:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini dirinya tidak akan masuk menjadi tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sebab Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri telah memutuskan dirinya tidak masuk tim kampanye.

Namun, dia menyebut ada peluang masuk tim kampanye apabila Ganjar-Mahfud lolos ke putaran kedua pilpres.

"Bagi saya, ibu sudah memutuskan, saya tidak masuk tim kampanye. Mungkin (di) putaran kedua," ujar Ahok di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Blak-blakan Ahok Sebut Gibran Ban Serep, Jokowi Bukan Joki Prabowo

Ahok juga mengungkapkan, hingga saat ini dirinya belum menerima surat pemberhentian sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Sebab, setelah ia mengundurkan diri, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir belum mau menerbitkan surat pemberhentian.

"Ketika saya memutuskan mundur pada tanggal 1 (Februari). Pak Erick enggak mau keluarkan surat berhenti saya ini. Belum keluar ini (suratnya). Kalau dia keluarkan saya otomatis berhenti 30 hari kemudian (terhitung sejak hari pengunduran diri)," ungkap mantan Gubernur DKI itu.

Karena alasan itulah, Ahok belum bisa ikut berkampanye untuk Ganjar dan Mahfud.

Sebab berdasarkan aturan, pegawai BUMN tidak boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Balas Kritik Ahok dengan Pujian, Gibran: Bagus Selama Gubernur, Wakil Gubernur, Komisaris...

Menurut Ahok, dirinya masih tetap menanti surat pemberhentian dirinya terbit sebelum mengkampanyekan Ganjar-Mahfud.

"Makanya saya enggak berani kampanye, makanya kalau saya kampanye itu kena pelanggaran. Jadi aku enggak kampanye, aku enggak nyuruh kalian pilih siapa kok. Tapi kalian sudah tahu maksud gue kemana," tegasnya.

Ahok menegaskan, saat ini dia sudah bebas tugas sebagai Komisaris Utama.

Namun, dia menekankan, jika surat pemberhentian belum dia terima maka tidak berani melangkah lebih jauh.

"Saya sudah bebas tugas. Cuma status itu tunggu berhenti," kata Ahok.

"Kalau saya belum terima surat pemberhentian dari BUMN, saya tidak boleh tafsir macam-macam," tuturnya.

Baca juga: Soal Pernyataan Ahok Terkait Jokowi, Ganjar: Intinya Ingin Bantu Saya, Beliau Punya Karakter Sendiri

Sebelumya, Ahok mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, salah satu perusahaan BUMN.

Hal itu ia sampaikan melalui media sosial X @basuki_btp.

Ahok mundur dari Komut Pertamina karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.

Dalam unggahan itu, Ahok juga mengatakan bahwa ia ia akan mendukung dan juga mengampanyekan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal ini ia tegaskan agar tidak ada kebingungan di masyarakat terkait arah politik dirinya.

"Karena tanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas negara, tanggung jawab untuk mengedepankan totalitas sebagai pemimpin dari rakyat dan kemudian diikuti pergerakan dari perguruan tinggi yang mendorong agar demokrasi dari kedaulatan rakyat ini bisa diselamatkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com