Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Gibran Jawab Kritik Ahok | Ahok Jelaskan Pernyataan Jokowi Tak Bisa Kerja

Kompas.com - 09/02/2024, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab kritik mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi artikel populer di Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Artikel populer lainnya terkait penjelasan Ahok perihak pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo tak bisa bekerja.

Selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri buka suara soal isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Balas Kritik Ahok dengan Pujian, Gibran: Bagus Selama Gubernur, Wakil Gubernur, Komisaris...

Gibran mengaku tidak terlalu memusingkan kritikan dari Ahok. Diketahui, pernyataan Ahok baru-baru ini viral yang isinya mengkritik Jokowi dan Gibran dengan perkataan tidak bisa kerja.

Meski disebut tak bisa kerja, Gibran tak membalas kritikan Ahok. Namun, ia menilai baik kinerja Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Bagus, bagus, bagus selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris, baik," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024).

Terkait kritikan Ahok, Gibran mempersilakan masyarakat yang menilainya sendiri.

"Oh ya silakan, itu kan warga yang menilai ya," ujar Gibran.

Lebih lanjut, Gibran menambahkan, kritikan Ahok juga diterimanya sebagai masukan.

"Oh enggak apa-apa, biasa itu, segala masukan kritikan terutama dari Pak Ahok selaku senior mentor kami ya, kami terima," kata dia.

Baca selengkapnya: Balas Kritik Ahok dengan Pujian, Gibran: Bagus Selama Gubernur, Wakil Gubernur, Komisaris...

2. Jelaskan Pernyataan soal Jokowi Tidak Bisa Kerja, Ahok: Pak Prabowo Mau yang Kerja Pak Jokowi?

Ahok memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya bahwa Jokowi tidak bisa bekerja.

Selain itu, Ahok menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan bahwa Gibran tidak bisa bekerja.

Mulanya, Ahok menceritakan soal memilih pemimpin di Pemilu 2024. Dia lantas menyinggung pernyataan soal Gibran tidak bisa bekerja.

"Gibran enggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jangan dipotong lho (pernyataan saya). Kenapa? Sekarang Pak Jokowi. Pak Jokowi juga enggak bisa kerja. Jangan dipotong lagi lho. Maksudnya itu apa?," ujar Ahok dalam acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

"Gibran ini wakil bos. Dalam struktur negara ini, wakil itu cuma ban serep. Enggak usah ribut. Ban serep. Titik," katanya melanjutkan.

Sementara itu, dalam konteks setelah Pemilu 2024, Presiden Jokowi disebutnya sudah tidak bisa lagi memerintah karena sudah selesai masa tugasnya.

Oleh karena itu, jika calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang nantinya terpilih sebagai Presiden maka Jokowi pun tak bisa ikut menjalankan pemerintahan.

Baca selengkapnya: Jelaskan Pernyataan soal Jokowi Tidak Bisa Kerja, Ahok: Pak Prabowo Mau yang Kerja Pak Jokowi?

3. Buka Suara soal Isu Menkeu Ingin Mundur, Megawati: Yang Dihitung Itu Buntungnya...

Megawati buka suara soal isu Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara. Oleh karenanya, apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.

"Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi, yang namanya seperti Menkeu," ujar Megawati dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi dalam program ROSI yang disiarkan Kompas TV pada Kamis (8/2/2024) malam.

"Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho, jangan untung-nya (untung bagi parpol). Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what will be happen to Indonesia? Nah, ini kan juga begitu," katanya lagi.

Rosi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia ketimbang kepentingan politik semata.

Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Baca selengkapnya: Buka Suara soal Isu Menkeu Ingin Mundur, Megawati: Yang Dihitung Itu Buntungnya...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com