Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Amin Klaim Tiket Kampanye Akbar di JIS Diakses 15 Juta Orang

Kompas.com - 08/02/2024, 15:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengatakan, kampanye akbar Anies-Muhaimin yang rencananya digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 10 Februari 2024, mendulang antusiasme tinggi dari masyarakat.

Kubu Anies mengeklaim bahwa hingga Kamis (8/2/2024) pagi, situs e-tiket kampanye akbar telah diakses 15 juta orang. Adapun situs e-tiket tersebut mulai dibuka pada Rabu (7/2/2024) siang.

“Sampai pagi ini, sudah 15 juta. Itu menunjukkan animo masyarakat ingin hadir di JIS,” kata Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus, dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Amin, Jakarta Pusat, Kamis.

Syaugi memastikan bahwa tiket kampanye akbar Anies-Muhaimin gratis. Tiket hanya sebagai media manajemen massa dan mengukur animo masyarakat.

Baca juga: Pesan Anies ke Warga Sintang: Ajak Semuanya Pilih Nomor 1 supaya Bangsa Kita Lebih Adil

Ia menyebutkan, semua warga boleh datang ke kampanye akbar Anies-Muhaimin.

“Kita enggak perlu mempermasalahkan tiket, yang penting datang lebih pagi lebih baik, semua akan diwadahi,” ujarnya.

Syaugi menjelaskan, JIS mampu menampung 82.000 orang di area tribune yang menggunakan kursi. Sementara, lapangan JIS berkapasitas 10.000 orang.

Jika area dalam JIS sudah penuh, massa yang datang ke kampanye akbar akan diarahkan ke area luar JIS, yakni di sekitar Jalan Benyamin Sueb dan Danau Sunter. Di luar JIS, Timnas Amin menyediakan sedikitnya tiga videotron besar. 

Selain itu, meski di area JIS disediakan lahan parkir, masyarakat diharapkan datang ke kampanye akbar menggunakan transportasi umum.

Menurut Syaugi, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur kerumunan massa dan lalu lintas sekitar area kampanye.

“Saya mengharapkan masyarakat betul-betul bisa menikmati ini pesta rakyat, dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya.

Syaugi mengatakan, kampanye akbar Anies-Muhaimin akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, bukan hanya elite partai politik pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu.

“Mari kita songsong di kampanye terakhir, 10 Februari, untuk menyuarakan gerakan rakyat, gerakan perubahan. Insya Allah di tanggal tersebut kita bisa meng-Amin-kan Jakarta,” tutur Syaugi.

Adapun 10 Februari 2024 merupakan hari terakhir masa kampanye Pemilu Presiden 2024. Masa kampanye berlangsung selama 75 hari, dimulai pada 28 November 2023.

Baca juga: Survei Populi Center: Prabowo-Gibran 52,5 Persen, Anies-Muhaimin 22,1 Persen, Ganjar-Mahfud 16,9 Persen

Selain Anies-Muhaimin, dua pasangan capres-cawapres lainnya juga dijadwalkan menggelar kampanye akbar pada hari terakhir masa kampanye.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, rencananya menggelar kampanye di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sedangkan kampanye terakhir capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari, yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com