Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

Kompas.com - 07/02/2024, 21:40 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan berbagai kritik yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut JK, pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang saat ini terjadi di lapangan.

“Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan dan saya tidak akan menilai itu,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

“Karena bagaimana saya bisa menguji? Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua,” katanya melanjutkan.

Baca juga: JK Ingatkan Jokowi, Jangan Sampai Lakukan Kampanye Terselubung

JK pun menganggap gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan.

“Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia,” ujar JK.

Di sisi lain, JK meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjamin netralitas dan membantu pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tak Paksakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024

Dia mengingatkan, kontestasi elektoral yang berlangsung penuh kecurangan tak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa.

“Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar yang dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani,” kata JK.

Diketahui, gelombang kritik dari sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi terus terjadi sejak akhir Januari 2024.

Mereka menyoroti soal nilai demokrasi yang semakin menurun sampai meminta penyelenggaran negara termasuk Presiden netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu Gerakan Nurani Bangsa, JK: Ada Kekhawatiran Nurani Kekuasaan Menurun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com