Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Gagasan Prabowo Bangun 300 Fakultas Kedokteran, PB IDI: Yang Harus Ditingkatkan Prodi Dokter Spesialis

Kompas.com - 07/02/2024, 08:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, pembukaan 300 Fakultas Kedokteran yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan mencetak dokter umum.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat saat ini lebih kepada dokter spesialis.

Sehingga menurut dia, yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak program studi (prodi) kedokteran spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan dokter di setiap wilayah Indonesia.

"Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan dokter umum. Tapi yang lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama, adalah kebutuhan dokter spesialis," ujar Adib dalam keterangan persnya dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI pada Selasa (6/2/2024).

"Jadi pembukaan 300 FK itu akan mencetak dokter umum. Padahal yang kita butuhkan adalah dokter spesialis. Yang harus kita tingkatkan adalah prodi dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan per wilayah," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo Janji Bakal Bangun 300 Fakultas Kedokteran jika Terpilih Jadi Presiden

Adib melanjutkan, melihat prioritas permasalahan kesehatan di setiap daerah juga penting sebagai pertimbangan pembukaan prodi kedokteran spesialis.

Selain itu, masalah kekurangan dokter spesialis juga bisa diatasi dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah.

Nantinya, mereka bisa kembali ke daerah menjadi dokter spesialis yang bekerja di daerahnya.

"Itu yang harus ditingkatkan. Bukan kemungkinan kita membuka 300 FK. Sehingga (nantinya) benar match antara kebutuhan dan permintaan. Agar tidak terjadi tenaga kesehatan atau dokter yang tidak mendapatkan pekerjaan," tuturnya.

Dalam penjelasannya, Adib pun menyebut rencana pembangunan 300 FK sangat berlebihan.

Sebab persoalan kekurangan dokter di Indonesia menurutnya bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, tetapi ada faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

"Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," kata Adib.

"Kenapa saya katakan begitu tadi? Yang menjadi masalah yang belum tersampaikan pada saat bicara tentang kebutuhan FK, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Minim Dokter, Benarkah Penambahan Fakultas Kedokteran Jadi Solusi?

Sehingga Adib menilai, mestinya persoalan tingginya biaya kuliah kedokteran inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah.

Dia melanjutkan, jika dibuka 300 FK dan tidak memperhitungkan aturan maka dikhawatirkan nantinya akan terjadi banyaknya dokter yang menganggur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com