Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Malaysia: Konflik Palestina Isu Kemanusiaan, Bukan Isu Agama

Kompas.com - 06/02/2024, 21:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Bin Hasan menyatakan, konflik di Palestina merupakan isu kemanusiaan, bukan isu agama.

Hal ini Hasan nyatakan usai melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

"Bagi kami ini adalah merupakan isu kemanusiaan, ini bukan isu agama, ini bukan isu pasal yang lain, ini isu kemanusiaan, humanity," kata Mohamad bin Hasan, Selasa.

Mantan Menteri Pertahanan ini menyatakan, Malaysia memiliki posisi yang sama dengan Indonesia terkait kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

Baca juga: Menlu Retno Minta Malaysia Segera Realisasikan Minat Investasi di IKN

Ia menuturkan, Palestina perlu diperlakukan sebagai negara yang merdeka.

Sebab negara tersebut memiliki hak untuk merdeka dan warganya memiliki hak untuk hidup.

"Kami akan terus bersuara, Malaysia dan Indonesia akan terus bersuara di peringkat apa jua pun, di pentas mana jua pun," ungkapnya.

"Kekejaman telah dilakukan terhadap manusia. Rakyat Palestina have the right to live, Palestina have the right to stay in their homeland, not to be chase out from the whole land," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, Solusi Dua Negara (Two-State Solution) perlu disegerakan.

Baca juga: Menlu Malaysia ke Indonesia, Bahas Masalah Perbatasan dan Pekerja Migran

Adapun solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Artinya, Israel harus mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat yang berdampingan dengan Israel.

"Jadi saya berharap supaya masyarakat antarbangsa buka mata apa yang berlaku dan apa yang sedang mereka (Israel) lakukan," jelasnya.

Sebagai informasi, isu Palestina menjadi salah satu pembahasan yang dibicarakan antara Menlu Malaysia dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini.

Kunjungan ke Istana Negara dilakukan usai keduanya melakukan pertemuan bilateral di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ada Pembahasan Ekonomi sampai Investasi IKN

Kunjungan ini sekaligus menjadi kunjungan pertama Mohamad Bin Hasan sebagai Menlu Malaysia.

Selain isu Palestina, ada itu isu bilateral yang dibahas oleh kedua negara, yaitu isu batas negara, pekerja migran, dan kerja sama ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com