Akademisi di Sejumlah Kampus Kritik Jokowi, PSI: Mungkin Mereka Pendukung Paslon Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menduga sivitas akademika di sejumlah kampus yang mengkritik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan pendukung pasangan calon (paslon) capres-cawapres selain nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Meski begitu, Grace tidak mempermasalahan soal pendapat dan kritikan dari para sivitas akademika ke Jokowi.

"Dan mungkin mereka juga pendukung dari paslon lain sehingga punya opini yang demikian enggak apa-apa sah-sah aja," ucap Grace di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Jokowi, Anies: Tanda Demokrasi Sedang Dilucuti

Menurut Grace, para akademisi itu juga warga negara yang memiliki opini terkait Pemilihan Umum (Pemilu). 

Dia juga menyebut setiap kritik ke Jokowi adalah wajar dalam suatu negara demokrasi.

"Karena itulah konsekuensi dari demokrasi, demokrasi itu memang berisik inilah konsekuensi yqng harus kita tanggung," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa hingga guru besar sejumlah universitas di Tanah Air ramai-ramai menyoroti sikap Jokowi pada Pemilu 2024.

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

Sejauh ini, sikap tersebut telah dikemukakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Mereka meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.

Pernyataan sikap ini diawali oleh UGM, yang tak lain merupakan kampus almamater Jokowi. Pada 31 Januari 2024, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur.

Dalam petisi tersebut, mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Para sivitas akademika UGM juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ramai Guru Besar Suarakan Keresahan, Fahri Hamzah: Kampus Telat Ambil Sikap

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar perwakilan sivitas akademika UGM, Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta, membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut, Jokowi diingatkan agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.