Akademisi Ramai-ramai Kritik Jokowi, Wapres: Pemerintah Harus Perhatikan dan Ambil Langkah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

Ia menyatakan, pemerintah sudah seharusnya menindaklanjuti kritik dari para akademisi tersebut.

"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Wapres Ma'ruf berdasarkan keterangan resmi dari Setwapres yang diterima di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

Wapres berharap seruan sivitas akademika terkait demokrasi jelang kontestasi Pemilu ini menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

Baca juga: Profesor dan Dosen Filsafat Se-Indonesia Tegur Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan Secara Lancung Merusak Etika

Sebelumnya, ratusan sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi dalam petisinya.

Sementara itu berkaitan dengan Pemilu, Wapres juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi.

Menurut dia, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan Pemilu pada 10 Februari 2024 mendatang.

"Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, (dengan) delapan TPS, semua sudah siap," kata Wapres.

Baca juga: Sejumlah Kampus Kritik Praktik Demokrasi, Anies: Sudah Saatnya Kita Koreksi Apa yang Terjadi

Ia menjelaskan bahwa pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu.