Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Badan Usaha Otorita Susun Strategi Tarik Investasi Asing ke IKN

Kompas.com - 06/02/2024, 07:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Badan Usaha Otorita (BUO) bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau Otoritas Investasi Indonesia untuk menarik investor asing ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Utama BUO IKN, Boyke Nugraha mengatakan, saat ini kepercayaan investor asing terhadap Otoritas Investasi Indonesia sedang tinggi.

"Arahan bapak presiden kami itu diminta berkolaborasi dengan INA. karena INA saat ini itu sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing. Ini dalam untuk investor asing (masuk) setelah investor dalam negeri," ujar Boyke usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Tentu BUO akan melaksanakan itu. Karena fungsi kami sebagai master developer itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya. Termasuk lahan tanah itu," jelasnya.

Baca juga: Ini Rencana Konektivitas Menuju Kawasan Istana Presiden dan Pusat Pemerintahan IKN

Menurut Boyke kerja sama BUO IKN dengan INA akan dibicarakan lebih lanjut untuk menyusun teknis investasi asing di IKN.

Sehingga pemerintah nantinya punya pedoman teknis saat akan menindaklanjuti potensi investasi asing ke Nusantara.

Boyke mencontohkan ketika ada perusahaan asing ingin berinvestasi di IKN akan dirinci untuk bidang apa dan lokasi mana yang diinginkan untuk menanamkan modal.

"Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di per seal yang mana, akan bangun apa. Karena di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6 ribuan sekian hektare itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonasi, tapi per seal-nya sudah jelas," jelas Boyke.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini sedang menyusun skema investasi untuk bidang energi, transportasi dan telekomunikasi di IKN.

Baca juga: Investasi di IKN Meleset dari Target Rp 45 Triliun, Ini Sebabnya

Sebelumnya, pada November 2023 lalu, Presiden Jokowi mengatakan, belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke IKN.

Namun, Presiden meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Fransisco, Amerika Serikat, pada 16 November 2023.

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan serta teknologi.

Baca juga: Jokowi Klaim Sudah Ada Investor Asing Masuk IKN, Jadi Partner Investor Lokal

Dalam perkembangannya, Kepala Negara kemudian mengeklaim sudah ada investor asing yang masuk dalam investasi di IKN.

Jokowi menyebut, investor asing yang masuk itu bekerja sama dengan investor lokal untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pembangunan di Nusantara

"Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira—tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara di IKN pada 20 Desember 2023.

"Satu-dua saya tahu sudah partner-an dengan asing. Sebetulnya juga sama saja," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com