Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Singgung Pernyataan Prabowo soal "Otaknya Agak Lamban"

Kompas.com - 04/02/2024, 21:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Prabowo mengatakan, orang-orang seperti itu tidak layak menjadi pemimpin karena otaknya lamban.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam Konsolidasi dan Silaturahmi Relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (20/1/2024).


Mulanya, Prabowo menegaskan anak-anak dan ibu yang sedang mengandung harus diberi makan bergizi gratis.

"Yang usia dini, yang di TK, Yang di SD, SMP, SMA, yang di pesantren, yang di sekolah swasta, semua anak-anak Indonesia harus dapat makanan bergizi," ujar Prabowo.

"Setuju?" kata dia.

"Setuju!" seru para relawan.

Lalu, barulah Prabowo menyindir ada capres lain yang menyebut makan siang gratis tidak penting.

Dia menyebut capres tersebut lebih mengutamakan internet gratis.

"Karena ada yang mengatakan tidak penting itu makan siang untuk anak-anak. Katanya lebih penting internet," ungkap Prabowo.

Ia pun bertanya kepada rakyat, mana yang lebih penting antara internet atau makan gratis.

Baca juga: Sepakat dengan Anies, Prabowo: Aktivis Sangat Membantu, Mereka Pahlawan

Dia meminta kepada capres yang mengutamakan internet ketimbang makan gratis untuk tidak menjadi pemimpin karena memiliki kapasitas otak yang lambat.

"Saya tanya kepada rakyat, lebih penting rakyat apa internet?" kata Prabowo.

"Makan," seru relawan.

"Orang yang bilang rakyat enggak minta makan itu anaknya saya kira otaknya agak... Agak lamban. Kalau orang otaknya enggak jalan ya jangan jadi pemimpin," ucap Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com