Risiko Politisasi Bansos oleh Presiden Jokowi

Persepsi ini dapat menimbulkan sinisme dan ketidakterlibatan yang meluas, terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan yang paling bergantung pada dukungan negara.

Jalan menuju integritas demokrasi

Untuk menghindari jalan genting ini, Indonesia harus membuat pemisahan yang jelas antara program-program kesejahteraan negara dan kampanye politik.

Bansos harus diberikan berdasarkan kriteria objektif, memastikan distribusi adil tanpa memandang afiliasi atau kecenderungan politik.

Hal ini membutuhkan sistem checks and balances kuat, dengan badan pengawas independen yang memastikan pelaksanaan program-program ini transparan dan tidak memihak.

Selain itu, ada kebutuhan akan pergeseran budaya dalam kampanye politik, di mana keberhasilan pemilu didasarkan pada kekuatan kebijakan, catatan tata kelola pemerintahan, dan visi masa depan, bukan pada distribusi manfaat jangka pendek.

Partai politik dan para pemimpin harus terlibat dalam wacana yang lebih mendalam dengan para pemilih, dengan fokus pada tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan kebijakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam demokrasi yang sehat, pemerintah harus melayani rakyatnya secara adil, memastikan program-program kesejahteraan transparan, efisien, dan bebas dari bias politik.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah Indonesia harus menata ulang pendekatan bantuan sosialnya untuk menghormati prinsip demokrasi yang utama, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menjelang pemilu 2024, Indonesia berada di titik yang menentukan: apakah demokrasi akan berkembang untuk benar-benar melayani rakyatnya atau berubah menjadi sistem di mana kesejahteraan disalahgunakan untuk kepentingan politik?

Fase kritis ini membutuhkan masyarakat sipil yang bersatu, meliputi warga negara, aktivis, dan pengawas, untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa bantuan sosial tetap menjadi garis hidup, bukan alat politik.

Peran masyarakat sipil dalam menuntut transparansi, akuntabilitas, dan depolitisasi kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk menjaga semangat demokrasi di Indonesia.

Selain itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk menumbuhkan kesadaran dan pemikiran kritis masyarakat, terutama dalam memahami bahwa bantuan sosial melampaui afiliasi politik.

Dengan tidak adanya inisiatif dari pemerintah, tanggung jawab masyarakat sipil menjadi semakin besar.

Pendidikan sangat penting untuk mencegah pemilih menjadi pion dalam permainan politik dan memastikan kesinambungan kesejahteraan setelah pergantian pemerintahan. Mengabaikan hal ini dapat menyebabkan eksploitasi ketidaktahuan oleh pemerintah dan merusak demokrasi.

Oleh karena itu, perjuangan untuk demokrasi yang kuat tidak hanya melibatkan akuntabilitas pemerintahan saat ini, tetapi juga meningkatkan literasi politik di kalangan warga negara.

Strategi ganda antara kewaspadaan dan pendidikan sangat penting untuk melindungi masa depan demokrasi Indonesia dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.