Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Mahfud MD Setuju Pemilu 2024 Jadi Paling Brutal Sepanjang Era Reformasi

Kompas.com - 02/02/2024, 15:51 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai memang benar pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai pemilu yang paling brutal sepanjang era reformasi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (1/2/2024) malam.

Awalnya Mahfud ditanya, apakah benar pemilu tahun 2024 ini menjadi yang paling brutal?

"Iya, kalau dibandingkan selama reformasi ya," ujarnya.

Baca juga: UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

Mahfud kemudian membeberkan, pemilu 1999 berjalan dengan baik, begitu juga dengan pemilu berikutnya 2004 dan 2009.

Ia bahkan sempat menyinggung sikap netralitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama sekali tak menyentuh ranah yudikatif saat mencalonkan diri kembali sebagai petahana.

"Itu kan 2009 saya Hakim MK-nya, itu Pak SBY presiden, sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara, dan saya enggak mau dan dia tau," tuturnya.

"Jadi Pak SBY enggak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak, pada waktu 2009 itu," ucap Mahfud.

Baca juga: Akademisi Sampaikan Petisi untuk Jokowi, Istana: Kritik adalah Vitamin

Namun kali ini, Mahfud bercerita tentang bagaimana kecurangan terjadi secara brutal, termasuk bentuk intimidasi dan penurunan alat peraga kampanye yang terjadi di beberapa daerah.

"Sesuatu yang real di beberapa tempat tertentu, tidak di semua tempat juga. Misalnya di Aceh, saya tanya kanan kiri tidak ada intimidasi. Tapi mungkin karena elektoralnya tidak banyak di sana," ucapnya.

Kecurangan penurunan alat peraga kampanye itu banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian padat penduduk.

"Tapi kalau di Jawa kan banyak itu, di Sumatera juga banyak tiba-tiba whoss gitu hilang satu malam, kalau ditanya "nggak tau masyarakat sendiri" tapi yang satunya nggak hilang, malah bertambah. Itu kan (katanya) masyarakat sendiri juga," imbuh Mahfud.

Baca juga: Guru Besar UI Serukan Semua Perguruan Tinggi di Indonesia Ikut Kawal Ketat Pelaksanaan Pemilu 2024

Meski demikian, ia mengaku tak khawatir karena sudah bekerja puluhan tahun di bidang politik dan hukum di Indonesia.

"Kalau saya pribadi biasa kan sudah puluhan tahun bekerja di situ, itu bisa saja sering juga terjadi tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com