Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemilu Harus Transparan, Tak Menakutkan, Tak Mengkhawatirkan

Kompas.com - 02/02/2024, 14:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan agenda besar nasional.

Sehingga, kata dia, diperlukan dukungan semua pihak untuk menjaga agar pemilu berlangsung aman, demokratis dan tidak meresahkan.

"Penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Oleh sebab itu, dukungan dan partisipasi kita semuanya sangat-sangat diperlukan, komitmen kita semuanya jelas bahwa pemilu harus demokratis," ujar Jokowi ketika membuka Kongres ke-XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Di Depan Jokowi, Yaqut Sebut Addin Jauharudin Akan Jadi Ketum GP Ansor Selanjutnya

"Pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib. Transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan. Tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan," tegasnya.

Selain itu, meski tensi politik saat pemilu kian dinamis, Presiden mengingatkan bahwa persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya.

Sehingga Presiden meminta GP Ansor untuk ikut menjaga persaudaraan sesama anak bangsa.

Selain itu, Kepala Negara pun mengajak GP Ansor ikut berperan menangkal berita hoaks yang beredar di masyarakat.


Baca juga: Akademisi Sampaikan Petisi untuk Jokowi, Istana: Kritik Adalah Vitamin

"GP Ansor harus selalu di garda terdepan untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan Indonesia, setuju? Untuk aktif mendinginkan suasana, apabila tensinya naik," katanya.

"Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong. Berita hoaks yang merugikan kita semuanya," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com