Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Suasana Kabinet Tak Nyaman, Jokowi: Jangan Dibesar-besarkan

Kompas.com - 02/02/2024, 11:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan situasi di Kabinet Indonesia maju yang dipimpinnya saat ini sudah tidak nyaman.

Menurut Presiden, kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala Negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi.

"Biasa saja. Bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Kritik Wamenaker soal Menteri Tak Nyaman Lebih Baik Mundur, Politikus PDI-P: Lebih Baik Kerja

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan penekanan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kabinet.

Semua menteri tetap bekerja dengan baik saat berkantor di Jakarta maupun ketika berkunjung ke daerah.

"Wong kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah," ungkap Jokowi.

"Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, ada undangan seperti pagi hari ini kongres ke-XVI GP Ansor," tambahnya.


Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com