BLT Rp 600.000 Disorot, Jokowi: Jangan Dipikir Keputusan Kita Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah anggapan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat berdasarkan keputusan sepihak pemerintah.

Menurut Presiden, penyaluran BLT sudah atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal itu disampaikannya dalam menjawab pertanyaan soal BLT sebesar Rp 600.000 yang akan disalurkan pada Februari 2024 mendapat sorotan publik.

"Itu semuanya, sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Mundur dari Menteri, Mahfud Tak Berniat Jelekkan Pemerintah Jokowi

Presiden juga membantah bahwa penyaluran BLT yang mendekati pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres) terkait politik.

Sebab, kata dia, BLT sudah disalurkan sejak tahun lalu. "Oh sudah dari dulu. Ini kan sudah dari September," ujar Jokowi.

"Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September," kata dia.

Selain itu, BLT diberikan karena ada dampak EL Nino yang mengakibatkan kemarau panjang.

"Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati untuk kembali memberikan BLT kepada masyarakat miskin yang tergolong keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Butuh Dana Rp 11,25 Triliun untuk BLT, Pemerintah Bakal Otak-atik APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan pemerintah pada tahun lalu.

Namun, yang menjadi berbeda, dalam BLT Mitigasi Risiko pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode tiga bulan, Januari-Maret 2024, dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp 600.000.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan, itu akan dievalusasi tiga bulan lagi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Meskipun periode pelaksanaannya dimulai pada Januari, Airlangga menyebutkan, BLT itu rencananya baru disalurkan pada Februari 2024. "Tiga bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari," kata dia.

Adapun target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM, yang datanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).