Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Paspampres Minta Bendera PDI-P Diturunkan saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

Kompas.com - 01/02/2024, 17:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap adanya upaya menurunkan bendera PDI-P di Gunungkidul saat kunjungan kerja Jokowi ke wilayah itu. 

Upaya menurunkan bendera partai banteng itu disebut-sebut dilakukan oleh oknum Paspampres.

Hasto mengaku menerima laporan itu dari Ketua DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Hasto lantas bertanya mengapa bendera PDI-P diturunkan.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

"Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," lanjut dia.

Baca juga: Viral, Video Pria Dianiaya Saat Kunjungan Jokowi di Gunungkidul, Awalnya Korban Bentangkan Spanduk Pilih Ganjar

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyampaikan, kondisi tersebut terjadi di Gunungkidul menjelang Jokowi berkunjung.

Termasuk, menurut dia, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," jelas Hasto.

Atas hal tersebut, Hasto menilai bahwa Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDI-P, tetapi kedaulatan rakyat.

"Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan," imbuhnya.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ribka Tjiptaning Bingung Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker 2012 Baru Ditangani

Pada kesempatan tersebut, Hasto memutar rekaman suara Endah tentang kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY ketika Jokowi hendak datang. Mobil tank dan mobil Brimob disebut lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres untuk menurunkan bendera," ucap Endah dalam rekaman suara yang diputarkan Hasto.

Orang yang menelponnya itu mengaku didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDI-P.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi.

"Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Kompas.com tengah mencoba meminta keterangan pihak Paspampres soal pengakuan Endah ini.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Ungkap Bus untuk Angkut Relawan Disabotase, TPN Ganjar-Mahfud: Kami Juga Alami

Endah menyampaikan, perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDI-P yang sudah terpasang mencapai 3.000.

"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan," kata dia.

"Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," tambahnya.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDI-P.

Padahal dia menegaskan bahwa Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDI-P.

Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar.

"Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," tegas Endah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com