Hasto Ungkap Paspampres Minta Bendera PDI-P Diturunkan saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap adanya upaya menurunkan bendera PDI-P di Gunungkidul saat kunjungan kerja Jokowi ke wilayah itu. 

Upaya menurunkan bendera partai banteng itu disebut-sebut dilakukan oleh oknum Paspampres.

Hasto mengaku menerima laporan itu dari Ketua DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Hasto lantas bertanya mengapa bendera PDI-P diturunkan.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

"Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," lanjut dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyampaikan, kondisi tersebut terjadi di Gunungkidul menjelang Jokowi berkunjung.

Termasuk, menurut dia, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," jelas Hasto.

Atas hal tersebut, Hasto menilai bahwa Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDI-P, tetapi kedaulatan rakyat.

"Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto memutar rekaman suara Endah tentang kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY ketika Jokowi hendak datang. Mobil tank dan mobil Brimob disebut lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres untuk menurunkan bendera," ucap Endah dalam rekaman suara yang diputarkan Hasto.

Orang yang menelponnya itu mengaku didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDI-P.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi.

"Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera," kata dia.

Kompas.com tengah mencoba meminta keterangan pihak Paspampres soal pengakuan Endah ini.

Endah menyampaikan, perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDI-P yang sudah terpasang mencapai 3.000.

"Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan," kata dia.

"Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDI Perjuangan bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," tambahnya.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDI-P.

Padahal dia menegaskan bahwa Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDI-P.

Endah justru mempertanyakan bendera PSI yang diizinkan berkibar.

"Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," tegas Endah.