Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Ungkap Paspampres Minta Bendera PDI-P Diturunkan saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

Kompas.com - 01/02/2024, 17:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap adanya upaya menurunkan bendera PDI-P di Gunungkidul saat kunjungan kerja Jokowi ke wilayah itu. 

Upaya menurunkan bendera partai banteng itu disebut-sebut dilakukan oleh oknum Paspampres.

Hasto mengaku menerima laporan itu dari Ketua DPC PDI-P Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Hasto lantas bertanya mengapa bendera PDI-P diturunkan.

"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-Undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

"Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan," lanjut dia.

Baca juga: Viral, Video Pria Dianiaya Saat Kunjungan Jokowi di Gunungkidul, Awalnya Korban Bentangkan Spanduk Pilih Ganjar

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyampaikan, kondisi tersebut terjadi di Gunungkidul menjelang Jokowi berkunjung.

Termasuk, menurut dia, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

"Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat," jelas Hasto.

Atas hal tersebut, Hasto menilai bahwa Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDI-P, tetapi kedaulatan rakyat.

"Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan," imbuhnya.

Baca juga: Diperiksa KPK, Ribka Tjiptaning Bingung Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker 2012 Baru Ditangani

Pada kesempatan tersebut, Hasto memutar rekaman suara Endah tentang kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY ketika Jokowi hendak datang. Mobil tank dan mobil Brimob disebut lalu-lalang.

"Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspampres untuk menurunkan bendera," ucap Endah dalam rekaman suara yang diputarkan Hasto.

Orang yang menelponnya itu mengaku didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDI-P.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com