Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Harap Mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam Diikuti Prabowo

Kompas.com - 01/02/2024, 13:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berharap sikap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, yang memutuskan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) turut diikuti oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Prabowo diketahui masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Adapun Mahfud mundur karena sudah diusung sebagai cawapres berdampingan dengan Ganjar Pranowo.

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Hasto menilai, Mahfud sudah mengambil keputusan yang bijak. Selain itu, keputusan untuk mundur dari kabinet merupakan hal yang baik.

Baca juga: Apresiasi Pengunduran diri Jaleswari, Sandiaga: Selama ini Bantu Kampanye Ganjar-Mahfud Full Time

Oleh karena itu, menurut Hasto, sudah semestinya sikap itu diikuti oleh pasangan calon (paslon) lain yang masih menduduki jabatan publik.

Hasto berpandangan, jika Prabowo mundur, maka bisa dikatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah sosok yang berani.

"Ya meskipun anggaran di sana (Kementerian Pertahanan) besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDI-P masih mencermati dinamika politik saat ditanya kemungkinan kader partai banteng tersebut mundur dari kabinet saat ini.

"Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," katanya.

Baca juga: Sewakan Balai Kartini untuk Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran, KSAD: Sebetulnya Itu Kan Serba Salah

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD sudah mengemukakan rencananya mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Mahfud bahkan sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Mahfud sudah selalu membawa surat penguduran diri apabila sewaktu-waktu bisa langsung bertemu Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, sebagai menteri yang diangkat oleh Jokowi, dirinya harus memberi tahu terkait langkah politik yang diambil.

Hal ini, menurut Mahfud, untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Soal Kemungkinan Menteri PDI-P Mundur Seperti Mahfud, Hasto: Kita Cermati Dinamika Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com