Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Yakin Masyarakat Penerima Bansos Tetap Menginginkan Perubahan

Kompas.com - 30/01/2024, 14:24 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yakin masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) tetap menginginkan perubahan.

Baginya, pemberian bansos tak akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.

“Rakyat kita cerdas kok dan saya yakin bansosnya diterima tapi pilihannya perubahan,” ucap Anies di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Salah satu hal yang membuatnya yakin adalah masyarakat ingin merubah nasib mereka menjadi lebih baik, sehingga kelak tak perlu lagi menerima bansos.

Baca juga: Kampanye di Tegal, Anies Curhat soal Izin Kumpulkan Massa Kerap Dipersulit

“Kondisi sulit itulah yang membuat mereka harus mendapat bansos. Lah, masa terima bansos begini, kondisi sulit mau diteruskan sulitnya?” sebut dia.

Maka Anies meminta masyarakat untuk kritis. Meskipun bansos dikucurkan oleh pemerintah tapi pilihan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak boleh dipengaruhi siapapun.

“Pilihan rakyat itu keputusan rakyat, bukan keputusan pemerintah,” imbuh dia.

Adapun pemerintah sepakat untuk mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) pada Februari 2024.

Baca juga: Saat Anies Angkat Bicara Soal Nasib Warga Eks Kampung Bayam yang Terkatung-katung Tanpa Hunian

Namun, bantuan itu diberikan sekaligus dari Januari-Maret, sehingga jumlah totalnya Rp 600.000.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat ini tengah gencar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai wilayah dan membagikan bansos.

Sejumlah pihak berharap, Jokowi tak menggunakan bansos untuk kepentingan memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

Apalagi, beberapa waktu lalu Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi elektoral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com