Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Kesulitan Telusuri Dugaan Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran

Kompas.com - 29/01/2024, 18:05 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui masih sulit menelusuri dugaan bantuan sosial berupa karung beras Badan Urusan Logistik (Bulog) dipasangi stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

“Di mana dan bagaimananya kan masih belum jelas, apakah kemudian foto itu didapat A dan B, atau kemudian benarkah foto demikian? Atau bagaimana kan kita enggak ngerti juga,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

“Kan sampai sekarang agak sulit ya untuk itu,” tutur Bagja.

Baca juga: TKN Tegaskan Tak Pasang Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog: Fitnah!

Oleh karena itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Makanya kami lagi telusuri di teman-teman Kementerian Sosial dan BUMN,” kata Bagja.

Bagja mengatakan, tidak menutup kemungkinan Bawaslu memanggil pengunggah foto beras bulog itu.

“Kalau sudah ada temuannya,” kata dia.

Baca juga: Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran: Bawaslu dan Gibran Telusuri, TKN Ancam Lapor Polisi

Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran diterima seorang warga di masa kampanye Pemilu 2024.

Beras itu disebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, sudah mengklarifikasi bahwa beras program itu sudah dijual ke masyarakat dan mereka tak dapat mengatur beras itu digunakan untuk apa setelah dibeli.

Ia memastikan, Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ucap Bayu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Beras Bulog Ditempeli Gambar Capres, KPK: Sudah Berkali-Kali Diingatkan Konflik Kepentingan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan, pihaknya telah bekerja sesuai penugasan pemerintah untuk menunjuk Perum Bulog sebagai penyalur beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak ada logo lain selain logo kami (Bapanas) sama Bulog. Itu biar tahu berasnya punya kita," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com