Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Sri Sultan, Jokowi: Bicara Ekonomi, Geopolitik, Juga Politik Nasional

Kompas.com - 29/01/2024, 16:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

MAGELANG, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengakui, pertemuannya dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga membahas soal politik nasional.

Jokowi dan Sultan bertemu secara empat mata di Keraton Kilen Yogyakarta pada Minggu (28/1/2024).

"Ya banyak (yang dibahas), berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional," kata Jokowi di Magelang, Senin (29/1/2024).

Namun, Jokowi enggan membeberkan lebih jauh soal detail pembahasan politik dalam pertemuan itu.

Baca juga: Jokowi Bertemu Sultan HB X, Ganjar: Dalam Konteks Politik, Saya yang Datang Pertama

Sebelumnya, Sri Sultan mengaku pertemuan dengan Presiden hanya sebatas kongko.

Ngarsa Dalem enggan membocorkan apa yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi.

"Ya masa saya cerita (isi pertemuan dengan Jokowi), ya kongko-kongko diskusi saja seperti yang lain," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (30/1/2024).

Saat disinggung mengapa pertemuan Jokowi dengan Sultan menjelang pencoblosan, menurut Sultan, Presiden sempat datang untuk bertemu baru kemarin.

"Ya, Presiden datang kemarin," katanya.

"Belum baru kemarin ini," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi dan Sultan HB X Bertemu Empat Mata Selama Satu Jam di Keraton Kilen Yogyakarta

Namun, Sultan juga mengaku ada pembahasan khusus dengan Presiden, tetapi dia enggan membocorkannya. Ngarsa Dalem juga sempat berbicara situasi politik dengan Presiden Jokowi.

"Ya jelas ada (pembicaraan khsusus), iya ya (berbicara situasi politik) dari pengamatan saja," kata Sultan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com