Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revolusi Cinta dan "Ngintili" dalam Pantun Butet Kartaredjasa di Kulon Progo...

Kompas.com - 28/01/2024, 22:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

KULON PROGO, KOMPAS.com - Budayawan Butet Kartaredjasa membacakan pantun dalam acara kampanye pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hajatan Rakyat "Harapan Jutaan Rakyat" di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (28/1/2024).

Butet yang mengenakan baju hitam dan celana panjang itu menyapa dan berdialog dengan masyarakat yang hadir saat didapuk naik ke atas panggung.

Ia sempat menyampaikan beberapa bait pantun yang meminta warga Kulon Progo untuk memilih Ganjar.

"Kulon Progo bangga punya bandara. Melengkapi Jogja yang istimewa. Kita semua berkumpul di sini mengikat tali bersama Ganjar-Mahfud, menggelorakan revolusi cinta. Pilih nomor telu (tiga)," seru Butet.

Baca juga: Kirim Surat untuk Jokowi, Butet Kartaredjasa: Mengingatkan Selagi Kesempatan Masih Ada

Selain untuk turut memeriahkan acara, Butet juga menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo dalam pantunnya.

Ia sempat menyinggung ada pihak yang mengikuti kampanye Ganjar di berbagai daerah.

"Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili (mengikuti). Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita, kemarin sudah ada yang ngintilin," kata Butet dalam acara tersebut, Minggu.

"Padahal yang suka ngintilin opo jenenge? Wedhus iku kudune di tongseng. Wedhus kok mendukung paslon," tutur Butet.

Dalam pantun tersebut, ia juga mengkritik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pertengahan Oktober 2023.

Sebab, putusan itu membuat langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk turut mencalonkan diri di Pilpres 2024 semakin lebar.

Baca juga: Soal Gestur Gibran Saat Debat Cawapres, Butet: Saya Melihat Ada Anak Muda Tuna-etika

Lewat putusan itu, MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Diketahui dalam acara, hadir pula Ketua TPN Arsjad Rasjid, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Bukan Pertama Kali 

Ini bukan pertama kalinya Butet melayangkan kritik kepada Presiden Jokowi.

Untuk mengungkapkan kekecewaannya, seniman itu sampai mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Tanpa bermaksud menggurui, dalam suratnya, Butet yang mengaku sedih hanya ingin mengingatkan Presiden Jokowi selagi masih ada kesempatan.

Dalam surat itu, Butet juga menyinggung soal putusan MK.

Baca juga: Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, Anies: Jangan sampai Hanya Boleh yang Enak di Kuping Negara

"Rakyat Indonesia bukan orang bodoh yang tak bisa membaca peristiwa. Rakyat punya kecerdasan 'membaca' yang tersembunyi di balik semua itu," kata Butet dalam surat pribadi untuk Presiden Jokowi, yang sudah dizinkan untuk dikutip Kompas.com pada Sabtu (21/10/2023).

Putra dari seniman kenamaan Bagong Kussudiardjo ini kemudian mengatakan, ia tidak ingin warisan (legacy) yang dibawa Presiden Jokowi akan rontok karena adanya fenomena ini.

Melalui surat itu, Butet juga terus mengungkapkan harapannya akan sosok pemimpin ideal yang dinilai hampir dipenuhi oleh Jokowi.

Apalagi, ia mengatakan, bersama kawan-kawan telah berjuang sejak tahun 1998 untuk melahirkan seorang presiden yang pantas dijadikan tauladan yang baik di Indonesia, yang bisa dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarah.

"Saya sungguh tidak ingin legacy njenengan sebagai 'role model' pemimpin yang baik akan rontok. Sejak 1998, kami berjuang untuk lahirnya seorang presiden yang pantas dijadikan contoh, barometer, tauladan, yang bisa dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya," ujar Butet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com