Skor Integritas Nasional 2023 Turun, Indonesia Dinilai Rentan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sekor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional tahun 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di angka 71 atau masuk dalam rentan korupsi.

Adapun SPI merupakan survei yang digelar KPK untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, skor SPI tingkat nasional itu turun dari tahun 2022 dengan angka 71,94 dan berada di bawah target.

Baca juga: KPK Ungkap Kementerian Investasi dan Pemkab Boyolali Curangi Survei Penilaian Integritas

“Untuk tahun 2023 target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74 persen,” kata Tanak dalam konferensi pers Peluncuran Hasil SPI 2023 yang di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Setiap tahun, KPK memang menargetkan hasil SPI meningkat 2 poin. Namun, pada 2023 skor SPI justru turun.

Temuan yang menunjukkan integritas nasional yang secara umum menurun, kata Tanak, menunjukkan masih masih banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari sistem tata kelola, komitmen, dan regulasi.

Baca juga: KPK Sebut Kemenhan Tak Kirim Data untuk Survei Penilaian Integritas 2023

“Perbaikan ini tentu memerlukan kerja keras bersama antara Lembaga pemerintah di pusat dan di daerah,” kata Tanak.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, survei ini diikuti oleh 550 ribu responden yang dipilih secara acak melalui Whatsapp Blast.

Mereka yang mengisi survei ini adalah pihak internal suatu instansi, pihak eksternal yang terdiri dari penerima layanan, perizinan, mitra kerjasama, vendor pengadaan, dan lainnya.

Kemudian, pemangku kepentingan seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, asosiasi pengusaha, dan lainnya.

Adapun sejumlah indikator yang dinilai dalam SPI adalah transparansi; pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi jual beli jabatan; jual beli pengaruh; suap, gratifikasi, dan pemerasan.

Kemudian, pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengaturan tender dan penggelembungan hasil penghitungan sendiri (HPS), pengelolaan anggaran, dan efektivitas sosialisasi antikorupsi.

Dalam pemaparan hasilnya, Pahala kemudian mengelompokkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan besar kecilnya anggaran.

Baca juga: Menpan-RB Tegaskan Survei Penilaian Integritas KPK Jadi Indikator Budaya Birokrasi BerAKHLAK

Kementerian/lembaga dengan anggaran besar dengan skor terbaik adalah Bank Indonesia dengan skor 85,7. Sementara, yang paling rendah pada kelompok ini Kementerian Perhubungan dengan skor 61,6.

Sementara, provinsi pemilik anggaran terbesar yang meraih SPI terbaik adalah Jawa Tengah dengan skor 77,9 dan paling rendah Jawa Barat dengan skor 66,3.

Sementara, kota pemilik anggaran besar dengan SPI tertinggi adalah Surakarta yang meraih skor 83,8 sementara terendah adalah Padang di angka 64,9.

Kemudian, kabupaten anggaran besar terbaik Gianyar dengan skor 83,8 dan paling rendah Mimika di angka 54,2.

“Kalau 83 saya pikir itu sudah masuk di zona hijau, di bawah 73 selalu masuk zona merah,kata Pahala.