Saat TKN Ungkit "Kubu Sebelah" yang Sempat Pede Jokowi Bakal Dukung Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengungkit, sikap pendukung Ganjar Pranowo usai menyinggung standar etik moral Presiden Joko Widodo jika berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

Menurutnya, isu moral dimunculkan pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud lantaran Presiden Jokowi tdak berpihak kepada mereka.

Padahal, kata dia, pada tahun lalu, para pendukung Ganjar sempat yakin bahwa Jokowi akan mendukung Ganjar.

“Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini dimunculkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Beda Jokowi dan Maruf soal Netralitas di Pilpres, Presiden Menyatakan Boleh Berpihak tapi Wapres Netral

"Tahun lalu saat sebelah yakin didukung presiden, mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka. Dulu kenapa tidak dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu," imbuh dia.

Ia pun mempersilakan publik melihat rekam jejak digital pemberitaan media massa pada medio Juni 2023 lalu. Saat itu, Nusron mengatakan, ada elite PDI Perjuangan yang yakin bahwa Jokowi akan mendukung pencalonan Ganjar di Pilpres 2024. 

“Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa Presiden boleh cuti untuk berkampanye," tuturnya.

Terkait dengan isu etik dan moral, Nusron menegaskan bahwa dalam penyusunan setiap undang-undang sudah mempertimbangkan aspek etik dan moral.

Baca juga: Media Asing Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Dukungan Presiden Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

“Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?” tukas Nusron.

Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang dijadikan acuan adalah aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Undang-undang itu adalah cerminan konsensus antara rakyat melalui DPR dengan pemerintah memegang mandat rakyat. Jadi bukan kata orang per orang, atau pihak per pihak, yang sekarang mungkin punya kepentingan karena sedang bersaing dalam kompetisi pemilu," imbuh Nusron.