Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, TKN: Di Beberapa Tempat Juga Terjadi

Kompas.com - 25/01/2024, 20:19 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani angkat bicara soal munculnya gambar beras bantuan sosial (bansos) berstiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Menurut Muzani, hal itu bisa saja terjadi. Namun, ia mengaku belum melihat foto beras berstiker Prabowo-Gibran yang telah tersebar di media sosial tersebut.

“Itu bisa saja, tetapi saya belum melihat, karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi, beras Bulog,” kata Muzani kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Wapres Dorong Bawaslu Usut Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran dan Video Acungan Dua Jari dari Mobil Kepresidenan

Bahkan, Muzani juga mendapat laporan ada dua sekretaris daerah (Sekda) di Sulawesi Utara yang tidak netral.

“Saya (juga) dapat laporan relawan desa yang juga dianggap tidak netral, dan sebagainya. Yang gini-gini ini menyebar,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, gambar kantung beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusutnya.

Baca juga: Ada Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog, Dirut Berikan Penjelasan

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

Menurut Ma'ruf, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus itu.

"Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," kata dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan, beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern.

Baca juga: Rakyat Disebut Bebas Memilih dan Tak Boleh Tersandera Bansos

Hal itu dilakukan agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut, sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti kita tidak ada membuat atribut apa pun," kata Bayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Kenaikan UKT Dibatalkan, Fahira Idris Dorong Refocusing Anggaran untuk Pendidikan Tinggi

Nasional
Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Nasional
Menyoal Dewan Media Sosial

Menyoal Dewan Media Sosial

Nasional
MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com