Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hafizh Nabiyyin
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet

Lulusan Hubungan International Universitas Potensi Utama Medan

Menyoal Dewan Media Sosial

Kompas.com - 29/05/2024, 10:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengaku kementeriannya sedang mempersiapkan dewan media sosial. Dewan ini dicanangkan akan berfungsi layaknya Dewan Pers.

Budi menyebut gagasan ini merupakan usulan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan UNESCO.

Apa yang sesungguhnya memantik diskursus dewan media sosial ini? Barang apa sebenarnya dewan media sosial ini?

Ekosistem informasi digital

Riset yang dilakukan oleh PR2Media berjudul "Pengaturan Konten Ilegal dan Berbahaya di Media Sosial" (2023) menemukan bahwa mayoritas responden yang merupakan pengguna media sosial di Indonesia (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan X) menyatakan sering dan sangat sering menjumpai konten ilegal dan berbahaya di platform media sosial.

Dari 1.500 responden, lima jenis konten yang paling sering dijumpai adalah akun palsu (72,9 persen), ujaran kebencian (67,2 persen), misinformasi/kabar bohong/hoaks (66,4 persen), perundungan (62,4 persen), dan penipuan (57,9 persen).

Temuan senada dapat dilihat dalam riset SAFEnet bertajuk "Ragam Serangan Daring terhadap Kelompok Rentan di Masa Pemilu". Riset itu menunjukkan, dalam momentum pemilihan umum 2014 dan 2019, kelompok rentan selalu menjadi sasaran konten kebencian.

Konten-konten kebencian ini menyasar kelompok perempuan, LGBTIQ+, penyandang disabilitas, aktivis dan jurnalis, oposisi politik, serta masyarakat lain yang aktif menggunakan media sosial.

Konten kebencian disebarkan dengan beragam bentuk, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga doxxing.

Dua riset di atas tentu mengkhawatirkan, apalagi melihat jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang terus meningkat.

Mengutip Direktur Pusat Penelitian Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, informasi yang benar itu bagaikan oksigen bagi demokrasi. Ruang publik yang penuh dengan konten-konten berbahaya bagai gas beracun yang dapat membunuh demokrasi.

Minimnya tanggung jawab platform

Sayangnya, regulasi yang ada tidak mampu merespons keadaan ini. Regulasi yang ada justru digunakan untuk mengkriminalisasi pengguna secara serampangan.

Ini bisa kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru. Keduanya masih mempertahankan pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama, ujaran kebencian, dan berita bohong.

Padahal jika kita tilik, ada faktor struktural yang mengamplifikasi konten-konten berbahaya: kapitalisme pengawasan.

Istilah kapitalisme pengawasan diperkenalkan oleh filsuf Amerika Serikat, Shoshana Zuboff pada 2018. Teori ini mengkritisi model bisnis iklan microtargeting yang dijalankan oleh perusahaan platform digital.

Dalam kurun kurang dari 25 tahun, model bisnis ini telah menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat besar bagi perusahaan raksasa seperti Google dan Meta. Mereka menjual data perilaku pengguna kepada agregator iklan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com