Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Afif
Hakim PTUN Palembang

Lulusan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 29/05/2024, 11:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KONTESTASI Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan segera dimulai, dan euforia politik mulai terasa di berbagai daerah.

Kandidat mulai bermunculan dan partai politik dengan gesit melakukan manuver untuk memilih calon terbaik menurut versi mereka.

Namun, di balik kemeriahan demokrasi ini, kita perlu mengkritisi lebih dalam apakah proses Pilkada yang ada benar-benar mampu menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas.

Meskipun proses Pilkada dimaksudkan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah, kenyataannya tidak selalu demikian.

Produk Pilkada, yaitu kepala daerah terpilih, sering kali tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Banyak di antara mereka yang terjerat berbagai pelanggaran hukum, salah satunya korupsi.

Situasi ini tidak hanya merusak reputasi daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Sebagai gambaran, dari tahun 2004 hingga Januari 2022, KPK telah menangkap tidak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota atas dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pelanggaran lainnya.

Tidak berhenti di situ, pada 2023 saja, KPK telah menetapkan tersangka 1 gubernur dan 5 bupati/wali kota.

Namun, angka ini hanyalah puncak gunung es. Jika kita tambahkan kasus-kasus yang diungkap oleh Kejaksaan dan Kepolisian, menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari tahun 2010 hingga Juni 2018 saja, ada 253 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Sementara itu, dalam rentang 2021 hingga 2023, tercatat ada 61 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, korupsi di kalangan pejabat daerah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Bahkan, tidak jarang dalam perbincangan masyarakat, Pilkada dianggap sebagai ajang pemilihan calon koruptor. Hal ini terjadi karena memang faktanya tidak sedikit kepala daerah yang terjerat korupsi.

Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang integritas calon kepala daerah. Banyak masyarakat yang pesimistis bahwa Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan jujur.

Mereka berpendapat bahwa sistem politik dan pemerintahan yang ada seolah-olah memberikan peluang bagi terjadinya korupsi.

Ini menyebabkan skeptisisme terhadap proses demokrasi lokal, di mana masyarakat meragukan kejujuran dan kapabilitas kandidat yang bertarung dalam Pilkada.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com