Indopol Temukan Tingginya Pemilih Bimbang, Disebabkan Faktor Bansos hingga Intervensi Aparat

Di Jawa Timur, penolakan kehadiran peneliti Indopol terjadi di Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi.

Ratno mengungkapkan, di empat wilayah tersebut, pihak kelurahan menolak memberikan stempel di lembar kartu keluarga (KK) warga yang menjadi responden Indopol.

Baca juga: Kubu Anies Sebut Jalin Komunikasi dengan Kubu Ganjar karena Merasa Ada Ketidakadilan

Selain penolakan, pihak RT juga menyatakan tidak menerima kehadiran lembaga survei dengan dalih waktu pelaksanaan penelitian sudah mendekati hari pencoblosan.

"Alasannya karena survei dilaksanakan ketika waktu sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas bantuan sosial," ujarnya.

Selain empat wilayah tersebut, anomali perilaku pemilih juga terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

Khusus di Kabupaten Lamongan, terdapat satu desa yang menolak wilayahnya menjadi sasaran survei karena warga di desa tersebut masih trauma akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya yang menyebabkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga desa tersebut dicabut.

"Ada satu desa yang dicabut PKH-nya sehingga dia menolak untuk didatangi surveyor," ungkap Ratno.

Hal sama juga terjadi di Banten, tepatnya di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, beberapa kelurahan menolak kehadiran peneliti dengan alasan tidak ada izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Tak rilis

Dari temuan tersebut, Indopol akhirnya memutuskan untuk tak merilis peta elektabilitas capres-cawapres dan partai politik.

Alasannya, respons dari responden dalam survei ini tidak menggambarkan realita elektabilitas yang sesungguhnya.

"Karena itu, kami tidak merilis temuan kami terkait elektabilitas capres dan cawapres maupun partai politik. Kami mengkhwatirkan jawaban itu tidak menggambarkan realita sesungguhnya," tegas Ratno.