Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompaknya Jokowi dan Gibran Kritik Kondisi Jalan di Jawa Tengah

Kompas.com - 25/01/2024, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 sekaligus putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini kompak mengritik kondisi jalan di Jawa Tengah.

Kritik yang dilayangkan Jokowi menyasar pembangunan perbaikan provinsi yang menghubungkan Solo-Purwodadi. Jokowi menyayangkan perbaikan jalan tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun namun tak kunjung rampung.

Sedangkan Gibran mengritik kondisi jalan di Jawa Tengah banyak yang rusak. Gibran mengeklaim kondisi tersebut berbeda dengan jalan di Solo yang cenderung mulus.

Sementara, calon presiden (capres) nomor urut 3 yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, Jokowi pernah memuji progres perbaikan jalan Solo-Purwodadi, meski belakangan justru dikritik.

Tak kunjung beres

Jokowi mengritik pembangunan jalan provinsi, Solo-Purwodadi yang selama bertahun-tahun dilakukan perbaikan tak kunjung selesai.

Hal ini dia katakan saat membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada warga di Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mulanya, Jokowi mengungkap bahwa ia baru saja mengecek pembangunan perbaikan jalan di ruas Solo-Purwodadi. Dia lantas menyinggung bahwa perbaikan jalan itu tak kunjung beres.

"Tadi pagi kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres, benar?" kata Jokowi kepada warga.

Baca juga: Jokowi Kritik Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi di Jateng yang Bertahun-tahun Tak Selesai

Jokowi mengetahui tak kunjung beresnya perbaikan jalan tersebut lantaran setiap kali mau ke arah Randublatung dan Blora, Jawa Tengah, menemukan jalan yang rusak.

Ia mengatakan, jalan itu cepat rusak dalam satu sampai dua tahun meski sudah diaspal karena pergerakan tanah yang dinamis.

"Hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali kalau mau ke Randublatung, ke Blora pasti lewat, begitu diperbaiki, diaspal, setahun dua tahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak," ucap dia.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sejak tahun lalu untuk memperbaiki jalan tersebut. Perbaikan itu harus menggunakan rangka beton setebal 25 sentimeter.

"Pakai rangka beton setebal 25 cm, pakai rigid beton tadi kita coba, mulus, mugi-mugi mboten rusak meleh. Sudah dibeton setebal ini masak mau rusak lagi," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan jalan yang mudah rusak karena tekstur tanah memang harus dibeton, seperti yang dilakukan pemerintah ketika memperbaiki jalan di Lampung beberapa waktu lalu.

Ia memahami, rangka beton memang lebih mahal. Namun, jalan tersebut bisa awet bertahun-tahun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com