Tanggapi Jokowi, Timnas Amin Sebut Pejabat yang Kampanye Sulit Lepas dari Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menilai, sulit bagi pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Hal ini disampaikan Co-captain Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Sudirman Said menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden atau menteri diperbolehkan memihak dan kampanye.

“Sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? sulit kan? ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas,” kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

“Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?” ucap eks Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Sudirman Said mengatakan, seorang presiden sekali bergerak untuk melakukan kegiatan pasti melibatkan ratusan orang yang menggunakan fasilitas negara.

Di sisi lain, akan ada pasukan pengamanan presiden (paspampres), kendaraan dan fasilitas penginapan yang juga disediakan oleh negara.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TPN: Anggapan tentang Nepotisme Makin Kental

“Jadi, dari segi aspek bahwa itu (kampanye) tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. itu aspek teknis,” kata Sudirman.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca juga: Soal Presiden Boleh Memihak, TKN Singgung Jokowi Memihak Dirinya Sendiri Saat Pilpres 2019

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.