Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Harlah Muslimat NU Dipolitisasi, Khofifah: Enggak Ada yang Patut Dicurigai

Kompas.com - 20/01/2024, 17:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa membantah Harlah Muslimat NU ke-78 dipolitisasi.

Adapun Harlah itu diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hingga Sabtu (20/1/2024). Di sana terdapat sekitar 150.000 warga Muslimat NU hadir dan memenuhi stadion.

Khofifah menyatakan, tidak ada alat peraga kampanye (APK) yang ditampilkan dalam Harlah NU.

"Kalau orang mau menduga siapa yang bisa menutup dugaan-dugaan itu? Apa yang ada di dalam prosesi ini, apa ada simbol-simbol? Apa ada logo-logo atau ada apa yang patut diduga?" kata Khofifah usai acara tersebut, Sabtu.

Baca juga: Sentil Cak Imin, Khofifah: Enggak Usah Kita Takar Ke-NU-an Seseorang

Khofifah menyampaikan, saat tausiyah disampaikan oleh Rois Aam PBNU, Miftachul Akhyar pun tidak ada ajakan untuk mendukung pasangan-pasangan calon tertentu yang turut berkontestasi dalam Pilpres.

Tausiyah, kata Khofifah, murni tentang ajaran agama untuk dipraktikkan sehari-hari.

"Tausiah NU, saya rasa ndak ada sesuatu yang patut dicurigai. Kecuali yang hatinya memang sudah curiga," ucap dia.

Lebih lanjut, Khofifah memberikan alasan mengapa Harlah Muslimat NU ke-78 kali ini maju dari tanggal hari lahir Muslimat NU seharusnya.

Padahal, Muslimat NU resmi berdiri pada 29 Maret 1946.

Baca juga: Bertanya ke Anggota Muslimat NU, Khofifah: Ke-NU-an Saya Asli atau Tidak?

Namun Khofifah menyampaikan, Harlah NU biasanya mengacu pada penanggalan hijriah, yang jatuh setiap tanggal 26 Rabiul Akhir. Bila tanggalnya disesuaikan dengan kalender Masehi, maka tanggal harlah setiap tahun masehi akan berbeda-beda.

Mengacu pada penanggalan hijriah, tanggal 26 Rabu Akhir sudah lewat. Namun, Harlah NU diadakan pada Januari 2024 agar berdekatan dengan harlah PBNU.

"Jadi ini bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara hijriah dan masehi. Tanggal hijriahnya 26 Rabiul Akhir, sekarang (hari ini) sudah masuk 8 Rajab. Kira-kira itu kawan-kawan, supaya kita meluruskan apa yang sedang kita lakukan," ucap Khofifah.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur ini menyatakan, merangkaikan harlah NU dengan harlah Muslimat NU bukan yang pertama kali terjadi. Saat zaman

"Kita juga sudah pernah melakukan keberseiringan antara HUT NU dan HUT Muslimat NU zaman Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu. HUT Muslimat ke 60 kita lakukan juga di GBK. Artinya memang suasana ini, memang sangat potensial menimbulkan prediksi dan praduga," sebutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com